Erma Desak Pemprov Jatim Segera Selamatkan Lahan Terdampak Kekeringan

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat langkah penanganan kekeringan sebelum lebih banyak lahan pertanian mengalami gagal panen. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, 19 September 2026, menyusul data BMKG dan Dinas Pertanian yang menunjukkan ancaman kekeringan luas di sejumlah kabupaten.

Kondisi meteorologi dan peringatan dini

BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur memperbarui pemantauan pada 10 September 2026. Data menunjukkan Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sebagian besar wilayah Jatim masuk kategori kekeringan ekstrem, yaitu lebih dari 60 hari. Curah hujan pada periode 11–20 September 2026 diprakirakan masih rendah, di bawah 50 mm, dengan probabilitas lebih dari 90 persen.

Dampak pada lahan pertanian: data terkini

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur per 10 Agustus 2026 mencatat 229,59 hektare lahan padi terdampak kekeringan, termasuk 28,30 hektare yang telah puso (gagal panen). Beberapa kabupaten mengalami dampak relatif besar, antara lain:

• Tulungagung: total 88,25 hektare (68,25 ha terdampak, 20 ha puso)
• Bojonegoro: 70,50 hektare terdampak

Rekomendasi tindakan cepat yang diminta

Erma menekankan pemerintah harus bertindak sebelum tanaman mati. Ia meminta penyatuan data BMKG dengan data pertanian kabupaten/kota untuk memetakan lokasi lahan, fase tanaman, kondisi sumber air, kebutuhan pompa, potensi sumur bor, dan status penanganan tiap wilayah.

"Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,"

Menurutnya, intervensi harus terarah sehingga lahan yang masih memiliki sumber air permukaan diprioritaskan untuk pompanisasi, sementara wilayah tanpa sumber permukaan dikaji untuk sumur bor dengan mempertimbangkan kondisi air tanah dan aspek teknis.

Langkah teknis dan pendampingan

Erma mengusulkan beberapa langkah operasional untuk mengurangi risiko gagal panen:

• Prioritaskan pompanisasi untuk lahan dengan sumber air permukaan.
• Kaji pembangunan sumur bor secara teknis dan berdampak lingkungan.
• Sesuaikan pola tanam dan sebar varietas tahan kekeringan.
• Sediakan bantuan dan pendampingan untuk petani agar tidak kehilangan modal tanam berikutnya.

Dampak sosial: krisis air bersih

Selain pertanian, kekeringan mulai berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Di Kabupaten Lumajang tercatat 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan terdampak krisis air bersih hingga 10 September 2026, dengan distribusi bantuan dilakukan melalui 191 titik. Erma memperingatkan potensi meluasnya masalah sosial jika penanganan tidak cepat.

Koordinasi lintas perangkat daerah

Erma mendorong pembentukan pusat kendali penanganan kekeringan yang melibatkan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PU/SDA, BMKG, BBWS, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh, dan kelompok tani. Ia menegaskan peringatan BMKG harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

"Rakyat tidak butuh sekadar tahu kapan hujan turun, tetapi membutuhkan kepastian bahwa ketika air tidak ada, pemerintah hadir membantu mereka,"

Dengan langkah terpadu dan prioritas pada lahan yang masih bisa diselamatkan, pemerintah diharapkan mampu melindungi produksi pangan dan penghasilan petani sebelum kerugian meluas.