Pemerintah Jamin Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Aman
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pemerintah menjamin masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik secara aman dan tertib, Rabu, 5 Agustus 2026, di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait potensi kerusuhan dan konten ancaman yang beredar di medsos.
Jaminan kebebasan berpendapat
Djamari menegaskan pemerintah tidak melarang penyampaian pendapat. Ia meminta masyarakat tetap menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan tertib. Menurutnya, kritik yang bertanggung jawab justru bermanfaat untuk menyegarkan kerja pemerintahan.
“Silakan menyampaikan pendapat dan kritik secara tertib karena pemerintah tidak pernah melarangnya. Kritik bertanggung jawab justru diperlukan dan sangat menyegarkan bagi pemerintah,”
Tindakan tegas terhadap anarkisme
Pemerintah membatasi kebebasan itu agar tidak berubah menjadi aksi anarkis. Djamari menegaskan aparat tidak mentoleransi pembakaran kantor pemerintahan atau perusakan fasilitas publik. Penindakan akan dilakukan bila tindakan mengancam keamanan dan merugikan masyarakat.
Respons terhadap video ancaman
Pemerintah menanggapi beredarnya video yang bernarasi ancaman kerusuhan. Hingga pemeriksaan terakhir, pihak keamanan belum menemukan indikasi yang digambarkan dalam video tersebut.
“Kami belum menemukan indikasi seperti yang disampaikan dalam video tersebut hingga sekarang. Pemerintah terus bekerja bersama seluruh unsur keamanan,”
Koordinasi penelusuran melibatkan pimpinan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung. Informasi dari akun penyebar konten tersebut digunakan untuk menilai dan menanggulangi potensi gangguan sejak dini.
"Meski belum menemukan ancaman, pemerintah tetap menelusuri akun penyebar konten tersebut. Tindakan hukum ditempuh apabila penyelidikan menemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan berlaku,"
Pemasangan pagar di pusat perbelanjaan
Djamari juga meluruskan kabar soal pemasangan pagar di beberapa pusat perbelanjaan. Ia mengatakan pemasangan pagar merupakan kebijakan pengamanan dari masing-masing pengelola, bukan respons langsung terhadap isu keamanan yang beredar di medsos.
"Pemasangan pagar menjadi bagian dari kebijakan pengamanan masing-masing pengelola pusat perbelanjaan. Persoalan serupa di Surabaya dan Jakarta telah ditangani pemerintah daerah,"
Pesan pemerintah untuk publik
Djamari meminta publik tetap kritis namun menjaga ketertiban saat menyampaikan pendapat. Pemerintah membuka ruang kritik tetapi menegaskan tidak akan mentoleransi kekerasan yang merugikan warga. Pemeriksaan konten yang berpotensi mengancam keamanan akan terus dilakukan untuk mencegah eskalasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...