Kemenhut Dalami Dugaan Pidana Kebakaran di Bromo

Kementerian Kehutanan sedang mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Minggu, 13 September 2026. Tim khusus dibentuk dan dua ahli tanah serta lingkungan dilibatkan untuk memastikan penyebab, dampak, dan dasar hukum tindakan lebih lanjut.

Tim dan ahli yang dilibatkan

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Tujuannya memastikan setiap langkah penegakan hukum punya fakta yang kuat.

• Bambang Hero Saharjo — ahli kebakaran hutan dan lahan, mengkaji karakteristik dan penyebab api.
• Basuki Wasis — ahli kerusakan tanah dan lingkungan, menganalisis dampak kebakaran terhadap ekosistem.

"Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi perhatian serius. Ini menyangkut kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan manfaat publik yang besar,"

Metode penyelidikan dan pengumpulan bukti

Tim melakukan verifikasi lapangan dan kajian ilmiah untuk membangun bukti. Mereka mengumpulkan data kondisi lokasi, pola kejadian, dan aktivitas di sekitar titik api.

Pemeriksaan juga mencakup analisis faktor lingkungan yang berpotensi memicu atau memperparah kebakaran. Seluruh temuan akan diverifikasi untuk membangun rangkaian fakta hukum.

Langkah penegakan dan perlindungan kawasan

Jika penyelidikan menemukan unsur pelanggaran, Kemenhut akan menindaklanjuti dengan prosedur penegakan hukum yang sesuai. Selain penindakan, upaya pengendalian dan perlindungan kawasan tetap dijalankan agar fungsi ekologis tidak terganggu.

"Kami masih melakukan penyelidikan terhadap berbagai informasi yang diperoleh di lapangan, termasuk pemeriksaan lokasi, pengumpulan bahan keterangan,"

"Negara hadir untuk memastikan hutan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi. Setiap tindakan yang merusak kawasan harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,"

Dampak dan prospek selanjutnya

Pendalaman ini penting untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana sekaligus menjaga fungsi konservasi kawasan TNBTS. Proses penyelidikan akan berlanjut sampai bukti-bukti cukup untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Kemenhut menegaskan koordinasi lintas instansi dan pendekatan ilmiah menjadi kunci dalam penyelesaian kasus ini, sekaligus untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.