Novita Hardini Akan Suarakan Kekhawatiran UMKM soal KDMP di Senayan
Ngawi — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menemui pelaku UMKM dan pelaku digital kreatif Kabupaten Ngawi di kawasan wisata Sumber Koso, Kecamatan Sine, pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan itu menjadi forum curhat terkait pendampingan usaha, kebutuhan infrastruktur wisata, dan terutama kekhawatiran soal implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha kecil.
Pertemuan dan keluhan pelaku UMKM
Forum berlangsung atraktif. Puluhan peserta hadir dan banyak menyampaikan kegundahan tentang kondisi ekonomi kreatif lokal. Ada keluhan terkait minimnya pendampingan bagi warga yang ingin membentuk event organizer. Ada pula harapan agar jalan menuju objek wisata segera mendapatkan dukungan perbaikan.
Kekhawatiran dominasi produk pabrikan di KDMP
Salah satu topik paling mendapat perhatian adalah praktik pemasaran di gerai KDMP. Sejumlah pelaku UMKM khawatir produk lokal tersisih karena rak gerai didominasi produk pabrikan berskala besar. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi ruang pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Seharusnya dengan adanya Kopdes, barang-barang yang nantinya masuk, mengisi, kemudian di-display dan dijual di Kopdes adalah produk-produk UMKM-nya wong cilik,”
Novita menyampaikan bahwa gagasan pembentukan KDMP pada dasarnya baik. Namun, implementasinya perlu dikawal agar sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Tuntutan pengawasan dan langkah ke Senayan
Novita menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Ia meminta audit menyeluruh terhadap mekanisme barang yang boleh masuk ke gerai KDMP. Tujuannya memastikan ketentuan tidak menguntungkan pihak besar sehingga merugikan usaha kecil.
“Ini akan menjadi satu bahan suara yang nanti akan saya suarakan di Senayan. Perlu ada audit lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi tentang barang-barang siapa yang bisa memasuki Koperasi Desa Merah Putih,”
Harapan: KDMP sebagai ruang komunal, bukan pesaing
Novita mengingatkan KDMP tidak boleh menjadi pesaing bagi warung atau toko kelontong yang telah ada. Menurutnya, posisi ideal KDMP adalah sebagai etalase komunal yang melengkapi ekosistem ekonomi desa. Dengan demikian, produk lokal memiliki ruang untuk berkembang tanpa menggusur usaha kecil yang sudah beroperasi.
“Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh menjadi ancaman bagi UMKM. Harusnya menjual produk-produk yang tidak dijual oleh toko-toko kelontong yang ada di sekitar Kopdes sehingga tidak menjadi pesaing, tetapi mestinya menjadi komunal,”
Dengan pengawalan dan aturan yang jelas, Novita berharap KDMP bisa menjadi solusi untuk memasarkan produk desa secara bersama-sama. Aspirasi pelaku UMKM Ngawi itu akan menjadi bahan legislasi dan pengawasan yang akan ia bawa ke Senayan demi memastikan manfaat KDMP benar-benar dirasakan warga desa.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Pemkab Bangkalan Gandeng Pemuda: Fokus Industri, Kerja, dan Pendidikan
Bupati Lukman Hakim adakan dialog dengan pemuda dan OPD 22 Okt 2026 untuk percepat industri, buka lapangan k...
IMM Desak Pemkab Jember Selesaikan Darurat Pendidikan
IMM menilai kondisi pendidikan di Jember darurat dan mendesak Pemkab atasi anak putus sekolah, kekerasan, gu...
Rantang Kasih Banyuwangi: Makanan Gratis untuk Lansia Hidup Sendiri
Pemkab Banyuwangi melanjutkan Rantang Kasih untuk memberi makanan bergizi bagi lansia dhuafa yang hidup send...
PDI Perjuangan Tekankan Kemandirian Fiskal APBD Kota Batu 2027
Fraksi PDI Perjuangan minta penguatan PAD, belanja modal tepat, dan kejelasan SiLPA saat menyetujui Raperda...
Surabaya Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Banjir dalam Anggaran 2027
Pemkot Surabaya fokuskan anggaran 2027 pada pendidikan, puskesmas, dan penanganan banjir untuk memastikan la...
Bupati Blitar Ajak Santri Kuasai Agama dan Teknologi pada HSN 2026
Bupati Blitar mengajak santri menguasai agama dan teknologi agar aktif berperan dalam pembangunan daerah men...