Kanang Serap Aspirasi Ngawi: Keluhan Harga, KDMP, dan Listrik

Ngawi — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir. Budi Sulistyono atau Kanang menerima langsung berbagai aspirasi warga Ngawi pada Sabtu, 20 Juni 2026. Pertemuan berlangsung di Gedung Fatmawati DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Warga menyampaikan keluhan kenaikan harga kebutuhan pokok, gangguan listrik berulang, serta evaluasi program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Isu reformasi dan respons Kanang

Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga mengangkat isu reformasi, termasuk pemisahan TNI dan Polri. Kanang meminta agar tuntutan tersebut dilihat dalam konteks reformasi yang lebih luas.

“Ketika mahasiswa menyampaikan soal hentikan militerisasi, itu harus kita lihat kembali. Reformasi itu salah satunya memisahkan TNI dan Polri. Bukan berarti kemudian masuk ke ranah politik atau penyelenggaraan negara bisa dikelola oleh TNI,”

Ia menegaskan perlunya menjaga peran institusi sesuai fungsi agar tidak merambat ke ranah sipil. Namun, menurut Kanang, keresahan publik saat ini lebih banyak dipicu kondisi ekonomi.

Kenaikan harga dan kekhawatiran ekonomi

Warga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meredam tekanan ekonomi. Keluhan yang muncul meliputi kenaikan harga bahan pokok, pelemahan nilai tukar, dan tekanan pada pelaku usaha kecil.

“Yang menjadi kekecewaan itu bukan karena militerisasinya, tetapi karena kondisi ekonominya. Apakah kebijakan itu mampu menyelesaikan kondisi ekonomi yang sekarang dirasakan masyarakat,”

Kanang mendorong evaluasi kebijakan ekonomi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM.

Kritik terhadap KDMP dan MBG

Program KDMP dan MBG menjadi sorotan mahasiswa dan warga. Mereka khawatir program berskala nasional itu belum tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi usaha kecil seperti toko kelontong.

“Kita berharap ada evaluasi kembali KDMP, maupun MBG. Ini belum tentu sudah tepat sasaran dan belum tentu memberikan manfaat sesuai harapan negara,”

Kanang meminta audit dan kajian lebih mendalam agar program menggunakan anggaran negara memberi manfaat nyata, terutama untuk tujuan seperti penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi.

Pengawasan pelaksanaan dan peran desa

Selain evaluasi program, Kanang menyoroti risiko hukum bagi kepala desa jika pelaksanaan tidak jelas atau tidak melibatkan mereka sejak perencanaan.

“Ini yang saya lihat sejak awal adalah uji coba yang belum tentu berhasil. Ini harus diluruskan dan diaudit kembali,”

Ia mengingatkan perlunya keterlibatan kepala desa secara tegas dan transparan serta kepastian peran lembaga seperti TNI dalam pelaksanaan program agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tingkat masyarakat desa.

Kanang menegaskan akan mendorong pengawasan dan evaluasi agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun aparat desa.