Kemenkes Temukan E. coli pada Sampel Makanan Program MBG

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan laboratorium menemukan bakteri Escherichia coli pada beberapa sampel makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem keamanan pangan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Temuan laboratorium dan lokasi sampel

Hasil uji menunjukkan adanya E. coli pada sejumlah sampel yang diperiksa, termasuk kasus dugaan keracunan di Distrik Depapre, Jayapura, dan SMK Negeri 6 Semarang. Menkes menegaskan bukan hanya buah semangka yang teridentifikasi tercemar, melainkan beberapa jenis makanan lain.

“Ada beberapa makanan teridentifikasi mengandung bakteri E.coli, bukan hanya semangka. Kami sudah memberi masukan kepada BGN terkait permasalahan di SPPG,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Tindakan Kementerian Kesehatan dan rekomendasi

Tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan masuk. Investigasi lapangan dan pemeriksaan laboratorium menjadi dasar rekomendasi perbaikan untuk masing-masing SPPG. Kemenkes juga mendorong BGN untuk melibatkan ahli keamanan pangan dalam penanganan kasus ini.

“Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka. Sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons,”

SLHS dan ancaman penutupan

BGN menetapkan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak ada toleransi bagi dapur yang gagal memenuhi standar higiene dan sanitasi.

“Kalau enggak tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar,” kata Sudaryono.

Setiap laporan dugaan keracunan memicu penghentian sementara operasional dapur terkait. Sampel makanan akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan sebelum ada keputusan lanjutan.

“Terkait sanksi, setiap kejadian itu satu dapurnya disuspensi. Kemudian makanannya dicek di lab oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan,”

Zero tolerance demi keselamatan anak

BGN menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keracunan pangan dalam program MBG untuk melindungi kesehatan anak penerima manfaat. Sudaryono menyebut kasus seperti ini berpotensi mengancam nyawa sehingga penegakan standar menjadi prioritas.

“Ini menjadi suatu hal yang fatal. Ini nyawa seseorang, kesehatan seseorang, keamanan seorang anak yang harus kita jamin. Ini nol toleran sama keracunan ini,”

Ke depan, Kemenkes dan BGN akan melanjutkan inspeksi, pengujian laboratorium, serta penegakan administrasi dan teknis operasional dapur MBG. Penutupan permanen dapur yang gagal memenuhi SLHS akan diberlakukan setelah tenggat berakhir.