Ekonomi

KAI Terapkan Skema PSO untuk Jaga Tarif Kereta Ekonomi

Bagikan:
Penumpang menunggu kereta KAI di stasiun sebagai ilustrasi tarif kereta ekonomi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerapkan skema Public Service Obligation (PSO) untuk menjaga keterjangkauan tarif kelas ekonomi. Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 165 Tahun 2024 dan dipaparkan saat pelaporan kinerja keterjangkauan layanan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Skema PSO dan capaian penumpang

Penerapan PSO tercatat mendukung total volume angkutan penumpang KAI Group mencapai 307.860.743 pelanggan, naik 8,32 persen dibandingkan periode tahun 2025. Dari total tersebut, layanan jarak jauh dan lokal mencatatkan 35.257.646 pelanggan.

Struktur tarif Commuter dan LRT

KAI menerapkan struktur tarif berbasis jarak pada Commuter Line Jabodetabek untuk menjaga tarif awal tetap terjangkau. Untuk Commuter Line, tarif dasar dan skema kenaikan adalah sebagai berikut:

Jenis Ketentuan Tarif
Commuter Line (25 km pertama) Tarif dasar perjalanan Rp3.000
Commuter Line (per 10 km berikutnya) Tambahan tarif setiap 10 km Rp1.000
LRT Jabodebek (tarif berdasarkan jarak) Tarif minimum Mulai Rp5.000
LRT Jabodebek (jam sibuk) Tarif maksimal pada jam kerja Rp20.000
LRT Jabodebek (jam longgar/akhir pekan/libur) Tarif maksimal Rp10.000

Pengaturan tarif ini dimaksudkan agar transportasi massal tetap dapat diakses berbagai segmen masyarakat.

Program reduksi, khusus, dan diskon

KAI juga menyediakan pilihan tarif reduksi dan program khusus untuk menjaring kelompok dengan kemampuan ekonomi berbeda. Hingga Juli 2026 tercatat:

  • 1.267.255 pelanggan memanfaatkan tarif reduksi (Januari–Juli 2026).
  • 3.080.830 pengguna menikmati tarif khusus, setara 9% dari total volume angkutan.
  • 138.897 pelanggan memanfaatkan program promo dan diskon lain.

Nilai keseluruhan program diskon mencapai sekitar Rp242,96 miliar, dengan alokasi terbesar pada bulan Maret sebesar Rp96,7 miliar.

Kutipan pejabat KAI

"Ketika masyarakat memiliki akses terhadap transportasi massal dengan tarif yang terjangkau, biaya perjalanan menjadi lebih mudah direncanakan. Transportasi publik memberi masyarakat pilihan untuk mengatur pengeluaran mobilitas sekaligus tetap terhubung dengan pusat pekerjaan, pendidikan, perdagangan dan berbagai aktivitas lainnya,"

— Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI.

"Transportasi publik yang terjangkau memberi masyarakat ruang lebih besar untuk mengelola pengeluaran perjalanan. KAI akan terus memperkuat layanan agar semakin banyak masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang efisien, terukur dan sesuai dengan kebutuhannya,"

— Wisnu Pramudya, Executive Vice President Corporate Secretary KAI.

Kebijakan PSO dan berbagai skema tarif ini menunjukkan usaha KAI menjaga aksesibilitas transportasi rel bagi berbagai lapisan masyarakat. Ke depan, perusahaan menyatakan akan terus menyesuaikan program agar responsif terhadap kebutuhan mobilitas dan kemampuan bayar penumpang.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait