Novita Hardini: Jangan Andalkan Tambah Layar Bioskop

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah tidak menjadikan penambahan jumlah layar bioskop sebagai solusi tunggal untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.

Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Novita menekankan bahwa penguatan ekosistem perfilman, keberpihakan regulasi, dan peningkatan daya beli masyarakat lebih menentukan keberlanjutan industri film Indonesia.

Masalah bukan sekadar jumlah layar

Politisi PDI Perjuangan itu mencatat perkembangan industri film Indonesia positif dari sisi penonton dan kualitas produksi. Namun, menurutnya, persoalan tidak selesai hanya dengan menambah layar bioskop. Novita menyoroti aspek akses dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai faktor penentu kunjungan ke bioskop.

"Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut."

Distribusi dan keberpihakan kebijakan

Novita mengingatkan tantangan utama saat ini terletak pada distribusi dan ketimpangan akses layar. Film Indonesia masih bersaing tidak seimbang melawan film impor yang didukung modal dan jaringan distribusi lebih besar.

Dia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan ruang tayang yang adil bagi karya nasional. Tanpa kebijakan yang berpihak, penambahan layar berisiko hanya menguntungkan pemain besar dan mekanisme pasar jangka pendek.

Rekomendasi kebijakan dan revisi aturan

Novita mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghadirkan regulasi afirmatif. Fokusnya meliputi produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan film nasional.

"Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan. Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri."

Ia juga menilai revisi Undang-Undang Perfilman perlu segera dilakukan agar kebijakan berjalan selaras dengan perkembangan teknologi dan platform distribusi digital.

Langkah terukur sebelum ekspansi layar

Novita meminta pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional yang berbasis data sebelum melakukan ekspansi layar bioskop masif. Menurutnya, keberhasilan industri tidak cukup diukur dari jumlah layar atau tiket terjual.

Keberhasilan juga harus terlihat dari penciptaan lapangan kerja, penggerak UMKM, penguatan ekonomi kreatif daerah, dan pelestarian identitas budaya bangsa. Novita menutup dengan menegaskan perlunya kebijakan yang holistik agar penambahan layar benar-benar berdampak positif bagi industri film nasional.