Novita: Perkuat Ekosistem Perfilman, Jangan Hanya Tambah Layar

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penambahan jumlah layar bioskop sebagai solusi tunggal untuk mendorong industri film nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Fokus pada ekosistem, bukan sekadar infrastruktur

Novita menilai perkembangan perfilman Indonesia positif dari sisi penonton dan kualitas produksi. Namun, ia menekankan bahwa masalah utama bukan semata kekurangan layar. Yang lebih menentukan adalah ekosistem perfilman, keberpihakan regulasi, serta daya beli masyarakat.

Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut.

Tantangan distribusi dan persaingan

Menurut Novita, tantangan nyata saat ini terletak pada distribusi dan kebijakan yang berpihak. Film Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan tidak seimbang dengan film impor yang didukung modal dan jaringan distribusi lebih besar.

Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia.

Rekomendasi kebijakan

Novita mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk merumuskan regulasi afirmatif yang mendukung seluruh rantai perfilman: produksi, distribusi, promosi, dan akses penayangan. Ia juga meminta revisi Undang-Undang Perfilman agar responsif terhadap perkembangan teknologi dan platform digital.

Ia memperingatkan agar kebijakan tidak terjebak pada pembangunan fisik semata. Penambahan layar tidak otomatis meningkatkan jumlah penonton jika kondisi ekonomi masyarakat belum pulih.

Roadmap dan tolok ukur keberhasilan

Novita meminta pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum mendorong ekspansi layar secara masif. Menurutnya, keberhasilan industri film harus diukur lebih luas, bukan hanya jumlah layar atau tiket terjual.

• Memastikan regulasi yang berpihak bagi film nasional
• Menyeimbangkan akses layar antara film lokal dan impor
• Mendorong sinergi untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan UMKM
• Revisi UU Perfilman agar mengakomodasi platform digital

Novita menegaskan bahwa pembangunan industri kreatif harus memperkuat identitas budaya dan ekonomi lokal. Yang utama bukan jumlah layar, tetapi kualitas ekosistem dan keberpihakan kebijakan agar film Indonesia mampu bersaing di pasar sendiri.