Inflasi Banyuwangi Terendah di Jatim, 2,69% per September 2026

BANYUWANGI — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan inflasi daerah terkendali melalui kolaborasi TPID. Per September 2026 inflasi tahunan tercatat 2,69% (year on year), paling rendah di Jawa Timur.

Langkah cepat kebijakan pengendalian harga dan kelancaran distribusi disebut menjadi faktor utama. Pemerintah daerah juga rutin menyelenggarakan Forum High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Data Inflasi dan Perbandingan

Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi per September 2026 berada di level 2,69%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur 3,33% dan rata-rata nasional 3,28%.

Posisi tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan inflasi terendah di provinsi. Pencapaian ini menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Forum HLM dan Kapasitas TPID

Forum HLM digelar sebagai platform koordinasi dan kapasitas pengelolaan inflasi. Salah satu pertemuan berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Jumat, 30 Oktober 2026.

HLM dihadiri berbagai pemangku kepentingan TPID, antara lain:

• Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha
• Kepala Bulog Banyuwangi, Dwiana Puspitasari
• Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam
• Perwakilan Pertamina

Pertemuan juga dirangkai dengan capacity building yang menghadirkan narasumber nasional. Hadir sebagai pembicara adalah Zulfirman Basir (Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian dan Asesor TPID Award), Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah (Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat), serta Dr. Yulia Indrawati (Akademisi Universitas Jember dan Sekretaris ISEI Jember).

Penguatan Fokus TPID

Banyuwangi mencatatkan peringkat ke-6 nasional pada 2025 untuk kategori Kabupaten/Kota IHK, dengan Total Nilai Relatif 97,08%. Dari aspek koordinasi rutin dan capacity building, Banyuwangi meraih skor maksimal.

Bupati Ipuk menegaskan komitmen memperkuat tiga aspek utama pengendalian inflasi, yang dikenal sebagai 4K plus komunikasi efektif:

• Keterjangkauan Harga
• Ketersediaan Pasokan
• Kelancaran Distribusi
• Komunikasi Efektif

Ipuk juga menekankan dukungan anggaran APBD dan sinergi dengan Satgas Pangan untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga.

"Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah."

Ipuk menyampaikan pertemuan HLM sebagai momen memperkuat koordinasi dan memastikan program berdampak terukur.

"Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional."

Prospek dan Implikasi

Kebijakan yang terukur dan pengawasan distribusi diharapkan mempertahankan inflasi pada target. Keberlanjutan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci bagi stabilitas harga dan daya beli masyarakat.