Jawa Timur Perluas PJJ untuk 44 Ribu Anak Tidak Sekolah

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau sekitar 44 ribu anak tidak sekolah (ATS) di provinsi itu. Usulan disampaikan sebagai upaya membuka kembali akses belajar bagi anak yang terkendala ekonomi, pekerjaan, pernikahan dini, atau aktivitas khusus seperti menjadi atlet.

Mengapa PJJ menjadi opsi

Sri Untari menilai pendidikan yang lebih fleksibel dapat menampung anak-anak yang masih ingin belajar namun tidak mampu mengikuti pendidikan formal penuh waktu. Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa seragam dan harus disesuaikan dengan penyebab putus sekolah.

"Anak tidak sekolah ini penyebabnya macam-macam, antara lain ada yang harus bekerja membantu orang tua, kemudian menikah, menjadi atlet, dan ada pula yang memang tidak ingin sekolah. Nah, bagi yang tidak ingin sekolah ini harus digarap tersendiri."

Pemetaan kasus sebagai langkah awal

Menurut Sri Untari, pemerintah perlu memetakan penyebab setiap kasus ATS agar intervensi tepat sasaran. Pemetaan itu penting untuk membedakan anak yang terpaksa berhenti sekolah karena ekonomi dengan mereka yang memilih tidak bersekolah.

Untuk kelompok yang masih berminat belajar namun terhambat, PJJ dianggap sebagai salah satu solusi paling potensial. Sistem ini memungkinkan siswa mengakses materi dan pembelajaran tanpa meninggalkan pekerjaan atau kewajiban lainnya.

Sinergi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi

Sri Untari juga menekankan bahwa penanganan ATS harus berjalan seiring dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Anak yang bekerja membantu orang tua memerlukan dukungan agar beban ekonomi keluarga berkurang dan anak bisa kembali bersekolah.

"Di Jawa Tengah, kelompok desil 1 dan 2 digarap dengan program untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka."

Ia mengambil contoh program pemberdayaan ekonomi di Jawa Tengah sebagai model yang dapat diterapkan di Jawa Timur untuk memperbaiki kondisi keluarga miskin.

Dampak bagi atlet dan kelompok khusus

Sri Untari menilai kelompok seperti atlet membutuhkan skema belajar yang fleksibel agar jadwal latihan dan kompetisi tidak mengorbankan hak pendidikan mereka.

"PJJ ini betul-betul mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut, karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat pokok dalam pengembangan sebuah provinsi ataupun negara. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka."

Prospek dan rekomendasi

Usulan perluasan PJJ disertai pemetaan penyebab ATS dan penguatan ekonomi keluarga diharapkan mampu menekan angka anak yang tidak sekolah di Jawa Timur. Jika dilaksanakan terpadu, langkah ini juga berpotensi menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan daerah.