KAI Luncurkan Hunian Vertikal Manggarai: 3.784 Unit, Tipe 28–52

PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan proyek Hunian Manggarai pada 21 Agustus 2026. Proyek 24 lantai ini menyediakan 3.784 unit hunian dengan tipe studio 28, tipe 36, tipe 45, hingga tipe 52. Pembangunan berlangsung di dua blok, Blok G dan Blok F, pada lahan seluas 2,2 hektare di sekitar Stasiun Manggarai sebagai bagian dari implementasi transit-oriented development (TOD).

Detail proyek dan fasilitas

Hunian Manggarai dibangun sebagai kawasan hunian terpadu yang dilengkapi fasilitas publik dan komersial. Selain unit hunian, proyek juga menyediakan 150 unit area ritel untuk mendukung kebutuhan penghuni dan pengguna transportasi di kawasan stasiun. Variasi tipe unit dirancang untuk menjangkau segmen berbeda, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Legalitas lahan dan jadwal konstruksi

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, menyatakan status lahan menjadi kepemilikan jelas perseroan dan tidak menghadapi persoalan pembebasan dari pihak ketiga. Seluruh pekerjaan fisik ditargetkan selesai dalam kurun waktu 18 bulan.

"Lahannya lahan KAI. Lahannya lahan KAI 2,2 (hektare-red). Ya lahan ini adalah merupakan lahan KAI yang merupakan statusnya HP/HPL ya, dan dua-duanya. Jadi Blok G, Blok F tidak ada masalah kaitan kelayakan lahan untuk pembebasan dari pihak ketiga, tidak,"

Tujuan sosial dan dukungan pemerintah

Ketua Satuan Tugas Perumahan Republik Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan proyek ini bagian dari upaya memperluas model TOD di stasiun-stasiun besar Pulau Jawa. Pemerintah mendorong sinergi dengan swasta untuk menyediakan hunian terjangkau dan perbaikan kualitas permukiman.

"So, saya kira ini jadi teladan dan kita bisa lihat nanti pasti ada kendala, pasti ada hambatan," kata Hashim Djojohadikusumo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan program ini juga terkait program perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah merealisasikan perbaikan 10.300 unit rumah tidak layak huni di DKI Jakarta dan menyebutkan adanya rencana groundbreaking rusun di lahan kereta api hasil kerja sama dengan Astra.

"Tahun ini kita sudah siap, 2.000 rusun dari Astra sudah datang ke tempat Pak Ateh. Jadi, saya rasa, kami akan undang dalam waktu dekat di lahan kereta api untuk groundbreaking rusun di tanah kereta api dari Astra,"

Skema pembiayaan dan verifikasi pembeli

Penerapan asas keadilan menjadi perhatian utama agar unit subsidi tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan mencakup kemudahan kredit dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga tetap 6 persen.

"Jangan diborong ya, dari 3.000 nanti orang tertentu beli ya 300, ya, Bapak 500, nanti titip siapa? Titip supirnya, ya, atas nama supirnya, atas nama office boy-nya, atas nama... bisa mengerti, Pak, ya? Ini kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia, Pak, ya," kata Hashim.

Untuk mencegah penyalahgunaan pembelian massal, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P. Napitupulu, memperketat mekanisme verifikasi calon pembeli. BTN menegaskan prioritas diberikan kepada pembeli rumah pertama dari kalangan MBR.

Proyeksi dan tantangan

Hunian Manggarai diposisikan sebagai pilot project TOD yang akan direplikasi di stasiun lain. Meski didukung status lahan dan skema pembiayaan, pelaksana proyek perlu mengantisipasi hambatan administratif dan mekanisme distribusi unit agar manfaat tepat sasaran. Groundbreaking lanjutan dan pelaksanaan fisik dalam 18 bulan menjadi langkah berikutnya.