Puan: Maraknya Hoaks ke DPR Perlu Tingkatkan Literasi Media

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai gelombang hoaks yang menargetkan DPR RI menjadi peringatan agar masyarakat meningkatkan literasi media sosial dan negara memperkuat strategi komunikasi. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Hoaks dan dampaknya pada lembaga

Puan mengingatkan arus informasi digital yang cepat kini mempermudah penyebaran disinformasi. Menurutnya, disinformasi memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik membangun dan provokasi yang memecah belah.

Ia mencatat berbagai bentuk hoaks yang menyasar DPR, mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota dewan, informasi keliru soal pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan rekaman lama dengan narasi baru yang menyesatkan publik.

Negara dan kebutuhan membangun kepercayaan

Puan menegaskan narasi yang sengaja membenturkan DPR dengan rakyat berpotensi mengikis legitimasi lembaga perwakilan. Dampaknya, ruang dialog publik menjadi terhambat dan kepercayaan publik melemah.

"Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI."

Ia menambahkan bahwa penanganan hoaks tidak cukup hanya bergantung pada kemampuan masyarakat. Negara harus hadir lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik melalui kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Upaya legislatif dan tugas selama masa reses

Puan mengapresiasi kerja anggota DPR selama masa persidangan dan meminta mereka menggunakan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjelaskan tugas konstitusional DPR kepada publik agar terjadi pemahaman yang lebih baik.

"Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI..."

Implikasi jangka panjang

Puan menilai kepercayaan publik merupakan modal sosial penting bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberlangsungan demokrasi. Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan tanpa menutup ruang kritik yang konstruktif.

Penanganan hoaks, menurutnya, harus kombinasi antara peningkatan literasi media sosial di masyarakat dan strategi komunikasi negara yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, ruang dialog publik dapat dipulihkan dan demokrasi diperkuat.