Hasto: Pemilu Harus Bebas dari Intervensi Kekuasaan

Surabaya, 20 Juli 2026 — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kualitas demokrasi Indonesia terjaga hanya jika seluruh proses pemilu berlangsung bebas, jujur, dan adil, tanpa intervensi kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan sebelum Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.

Sidang promosi dan peserta

Promosi doktor Pangi Syarwi berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026. Pangi mempertahankan disertasi berjudul Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pangi merupakan CEO, Founder, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Acara dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pengamat politik. Di antara yang hadir adalah Ganjar Pranowo, Mohamad Guntur Romli, serta Deni Wicaksono. Penguji akademik termasuk Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Muhammad Asfar, dan Prof. Siti Zuhro.

Pentingnya forum akademik

Hasto menilai ruang akademik berperan strategis dalam membaca serta menguji fenomena politik secara terbuka dan ilmiah. Forum akademik, menurutnya, membantu mengidentifikasi perubahan perilaku pemilih dan tantangan terhadap ketahanan demokrasi.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,"

Ancaman intervensi kekuasaan

Hasto memperingatkan bahwa demokrasi menjadi rapuh jika politik bergantung pada figur, modal besar, mobilisasi aparatur, atau campur tangan negara. Ia menekankan semua tahapan pemilu harus terjaga independensinya.

"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri,"

Menurut Hasto, netralitas institusi negara penting untuk memberi kesempatan sama kepada warga dalam kontestasi politik. Ia juga mengingatkan bahaya otoritarianisme yang muncul dalam wajah baru, misalnya melalui pembatasan ruang kritik dan penggunaan hukum secara selektif.

Temuan penelitian dan implikasi politik

Hasto mengapresiasi penelitian Pangi yang melibatkan 1.600 responden di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menguji pengaruh orientasi isu, personalisasi kandidat, party identification, dan persamaan orientasi kepentingan terhadap fenomena split ticket voting.

Hasil penelitian, menurut Hasto, memperkuat urgensi pelembagaan partai politik di tengah meningkatnya personalisasi politik dan berkurangnya kedekatan pemilih dengan partai. Ia menegaskan demokrasi tidak boleh hanya bertumpu pada figur semata.

"Demokrasi harus dibangun melalui pelembagaan partai, kaderisasi, kepemimpinan yang berideologi, serta budaya politik yang menghormati kebebasan berpikir dan partisipasi rakyat,"

Konteks sejarah dan langkah ke depan

Hasto mengaitkan pernyataannya dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996. Menurutnya, peristiwa itu menjadi pelajaran tentang bahaya campur tangan negara terhadap kebebasan berorganisasi dan independensi partai politik.

"Peristiwa 27 Juli mengajarkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan konflik internal partai, membungkam suara kritis, mengontrol pemberitaan, serta mencari kambing hitam atas persoalan yang justru lahir dari tata kelola kekuasaan yang otoriter,"

Sebagai penutup, Hasto menekankan PDI Perjuangan akan terus mendorong budaya akademik, pendidikan politik, kaderisasi, dan penghormatan hak asasi manusia untuk memperkuat demokrasi Indonesia. "Karena itu, pemilu harus dijaga tanpa intervensi, kritik harus dihormati, dan kebebasan berpendapat harus tetap menjadi napas kehidupan demokrasi Indonesia," tegasnya.