Hasto: Pemilu Harus Bebas Intervensi untuk Jaga Demokrasi

SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan kualitas demokrasi Indonesia hanya terjaga jika pemilu berlangsung bebas, jujur, dan adil tanpa intervensi kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan sebelum menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (20/7/2026).

Sidang promosi dan tokoh yang hadir

Sidang terbuka itu dihadiri sejumlah tokoh nasional dan akademisi. Hadir antara lain Ganjar Pranowo, Mohamad Guntur Romli, serta Deni Wicaksono dari struktur PDI Perjuangan Jawa Timur.

Pangi mempertahankan disertasi berjudul Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian melibatkan 1.600 responden untuk menganalisis pengaruh orientasi isu, personalisasi kandidat, identifikasi partai, dan kesamaan orientasi kepentingan.

Ancaman intervensi terhadap demokrasi

Hasto menilai intervensi negara atau penyalahgunaan kekuasaan mengikis kepercayaan publik terhadap proses politik. Ia mengatakan pelembagaan partai dan netralitas institusi menjadi kunci agar demokrasi tidak bergantung pada figur atau modal semata.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan,"

Pelajaran sejarah: Peristiwa 27 Juli 1996

Hasto mengaitkan pernyataannya dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996. Ia menyebut peristiwa itu sebagai pengingat bagaimana campur tangan kekuasaan dapat merusak kebebasan berserikat dan independensi partai.

Menurutnya, otoritarianisme tidak selalu tampak sebagai kekerasan terbuka. Bentuknya kini bisa muncul melalui pembatasan kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, dan kontrol ruang publik.

Rekomendasi untuk menjaga proses pemilu

Hasto menekankan seluruh tahapan pemilu harus dijaga independensinya. Ia menyebut beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus:

• Penyusunan regulasi pemilu yang transparan dan partisipatif
• Pencalonan dan kampanye yang berlangsung adil tanpa penggunaan fasilitas negara
• Proses pemungutan dan penghitungan suara yang akurat dan dapat diawasi
• Netralitas seluruh institusi negara untuk memberikan kesempatan politik yang setara

Hasto juga mengingatkan bahwa stabilitas yang dibangun dengan membungkam kritik bukanlah stabilitas demokratis. Kritik, checks and balances, serta alternatif kebijakan adalah bagian dari fungsi demokrasi yang sehat.

Implikasi dan langkah ke depan

Hasto menyatakan PDI Perjuangan akan mendorong budaya akademik, pendidikan politik, dan kaderisasi sebagai upaya memperkuat demokrasi. Ia menekankan pentingnya membangun partai yang terlembaga, memiliki kepemimpinan berideologi, dan menghormati kebebasan berpikir.

Menurutnya, yang akan dikenang sejarah bukan lamanya kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan tersebut memperkuat atau melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, pemilu harus dijaga tanpa intervensi dan kebebasan berpendapat harus terus dijaga sebagai napas demokrasi Indonesia.