Harga Timun Jember Anjlok Rp500/kg, DPRD Desak Data Produksi

JEMBER — Harga timun di Jember turun drastis hingga sekitar Rp500 per kilogram, memicu aksi petani yang membagikan timun gratis di depan kantor pemerintah Kabupaten dan DPRD. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai peristiwa Sabtu (13/6/2026) itu sebagai alarm bagi perbaikan tata kelola pertanian, khususnya penguatan data produksi dan penyerapan pasar.

Respons DPRD: Perlu database produksi yang valid

Wakil ketua DPRD Widarto meminta pemerintah daerah segera menyusun database pertanian yang akurat dan terbarukan. Menurutnya, tanpa informasi yang kuat, perencanaan produksi sulit dilakukan sehingga risiko overproduksi tinggi.

"Pemerintah harus punya database yang valid, kuat, dan update. Baik menyangkut kebutuhan berbagai produk pertanian maupun tingkat produksinya,"

Dia menambahkan bahwa produksi harus mengikuti kebutuhan pasar, bukan sebaliknya. Perencanaan yang tepat diperlukan agar petani tidak mengalami kerugian saat panen raya.

Penyebab anjloknya harga

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember, Mohammad Djamil, mengakui penurunan harga. Dalam kondisi normal harga timun di tingkat petani berkisar Rp4.000–Rp5.000/kg. Kini harga merosot hingga sekitar Rp500/kg.

Menurut Djamil, penurunan itu dipicu oleh panen raya yang berlangsung hampir bersamaan di banyak wilayah. Akibatnya, pasokan melimpah sementara daya serap pasar terbatas.

Dampak ke petani dan potret lapangan

Aksi bagi-bagi timun gratis menjadi gambaran nyata keresahan petani. Tumpukan timun yang semestinya bernilai ekonomi dibagikan karena harga jual tak lagi menutup biaya produksi.

Widarto menilai kondisi itu merugikan petani yang telah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu selama masa tanam hingga panen. Kerugian ekonomi ini perlu tindakan cepat dari pemerintah daerah.

Potensi penyerapan hasil panen lewat program pemerintah

Widarto menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi peluang untuk menyerap produk lokal. Ia menekankan pentingnya keterhubungan antara program pemerintah dan petani lokal.

"Produk petani lokal harus bisa diakses oleh program-program pemerintah,"

Jika SPPG beroperasi tetapi harga tetap jatuh, berarti ada yang perlu dievaluasi pada mekanisme pengadaan dan distribusi.

Langkah ke depan

Pemerintah daerah menyatakan sedang menyusun langkah untuk melancarkan distribusi dan mengurangi tekanan harga di tingkat petani. Widarto berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

Dengan data produksi yang kuat, perencanaan yang tepat, dan pasar yang terintegrasi, diharapkan petani tidak lagi menjadi pihak paling dirugikan saat panen raya.