DPRD Jatim: Anjloknya Harga Telur Ancaman bagi Peternak

Surabaya, 5 Juni 2026 — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan meminta pemerintah segera melindungi peternak ayam petelur yang tertekan oleh anjloknya harga telur.

Permintaan itu disampaikan saat Bimbingan Teknis Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Bali, setelah data menunjukkan harga telur di tingkat peternak turun menjadi Rp21.000–Rp23.000 per kilogram.

Harga di bawah biaya produksi

Ony menilai penurunan harga terjadi sementara biaya produksi dan pakan tetap tinggi. Menurutnya, harga jual saat ini tidak mampu menutup biaya pokok produksi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram.

Akibatnya, sebagian peternak terpaksa menjual di bawah biaya produksi dan menanggung kerugian operasional.

"Biaya pakan masih tinggi, sementara daya serap pasar dan daya beli masyarakat menurun,"

kata Ony di sela kegiatan Bimtek, Jumat (5/6/2026).

Penyebab: pasokan berlebih dan pakan impor

Menurut Ony, salah satu penyebab utama anjloknya harga adalah over supply atau melimpahnya pasokan telur di pasar. Produksi tinggi tidak diimbangi peningkatan konsumsi sehingga harga terus turun di tingkat peternak.

Selain itu, ketergantungan pada bahan baku impor turut memperburuk kondisi. Fluktuasi harga komoditas global membuat biaya pakan sulit turun meski harga telur melemah.

"Kedelai kita hampir 90 persen masih impor. Ini berdampak pada biaya pakan yang tetap tinggi meskipun harga telur turun,"

ujarnya.

Langkah yang diminta

Ony mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan perlunya kebijakan stabilisasi harga dan perluasan serapan pasar agar surplus produksi tidak terus menekan harga di tingkat peternak.

• Memperkuat kebijakan stabilisasi harga dan mekanisme intervensi pasar.
• Mengoptimalkan program pemerintah yang membutuhkan pasokan protein hewani agar menyerap produksi telur domestik.
• Mendorong substitusi bahan baku pakan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai.

Konteks ketahanan pangan

Ony mengingatkan bahwa peternak rakyat adalah bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional. Jika usaha peternak terus tertekan, pasokan protein hewani domestik berisiko terganggu.

Ia berharap kebijakan yang hadir dapat menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan keberlanjutan usaha peternak rakyat, sehingga mereka memiliki kepastian usaha di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Untuk informasi terkait, ada tautan terkait yang memuat kegiatan dan pernyataan lebih lanjut.