Bapemperda Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh Perda

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara Goa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perda yang telah disahkan.

BALI, 6 Juni 2026 — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, meminta evaluasi komprehensif terhadap peraturan daerah (perda) yang telah disahkan. Menurutnya, banyak perda belum memberikan manfaat maksimal karena implementasi lemah dan minimnya perangkat pendukung di lapangan.

Catatan dari forum Bimtek Fraksi PDI Perjuangan

Permasalahan tersebut menjadi salah satu catatan penting yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (6/6/2026).

Yordan menilai proses legislasi tidak boleh berhenti pada pengesahan. Regulasi harus diikuti mekanisme pemantauan dan perangkat pelaksana yang memadai agar dampak nyata bisa dirasakan masyarakat.

"Kami berharap ada sinergi dan arahan dalam merencanakan peraturan daerah serta melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah ada, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar membawa perbaikan. Kita tahu masih banyak perda yang implementasinya kurang maksimal karena perangkat pendukungnya belum disiapkan dengan baik,"

Tantangan implementasi perda

Yordan menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah lemahnya mekanisme pemantauan pasca-pengesahan. Akibatnya, sejumlah perda yang substansinya baik tidak berjalan optimal di tingkat lapangan.

Ia memberi contoh perda terkait pemberdayaan petani dan nelayan. Secara materi regulasi itu memberi arah jelas untuk meningkatkan kesejahteraan, namun pelaksanaan di lapangan belum mencapai target.

"Perda pemberdayaan petani dan nelayan misalnya, substansinya sudah baik. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan karena dukungan terhadap implementasinya belum maksimal,"

Rencana pembahasan regulasi strategis

Selain evaluasi perda yang berlaku, Bapemperda DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan pembahasan sejumlah regulasi strategis terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah. Langkah ini bertujuan memaksimalkan potensi daerah tanpa mengabaikan keberlanjutan.

"Kita ingin memastikan kekayaan yang dimiliki daerah bisa dimanfaatkan secara optimal, tetapi tetap dijaga keberlanjutannya. Karena itu regulasi yang ada perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat,"

Harapan legislasi yang hidup

Yordan menegaskan fungsi legislasi DPRD bukan sekadar menghasilkan produk baru, tetapi juga memastikan perda yang ada relevan dan adaptif. Melalui forum Bimtek, ia berharap muncul rekomendasi yang memperkuat kualitas legislasi daerah dan membangun sistem evaluasi yang efektif.

"Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana regulasi yang kita hasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perda harus hidup dan berjalan di lapangan, bukan hanya selesai di ruang sidang,"

Upaya evaluasi dan penguatan perangkat pendukung diharapkan meningkatkan efektivitas perda sehingga tujuan regulasi—meningkatkan kesejahteraan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan—dapat tercapai.