PDIP Jatim Dorong Keadilan DBHCHT dan Perkuat Peran BUMD

BALI, 5 Juni 2026 — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memasukkan ketimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai isu strategis dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDIP se-Indonesia di Bali. Agenda ini juga menyorot kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kebutuhan penyesuaian program pembangunan akibat tekanan fiskal daerah.

Ketimpangan DBHCHT dan tuntutan keadilan fiskal

Anggota DPRD Jawa Timur menilai alokasi DBHCHT belum merefleksikan kontribusi provinsi penghasil tembakau terhadap penerimaan negara. Isu ini mendapat perhatian karena berdampak pada kesejahteraan petani, buruh, dan pelaku usaha di rantai industri tembakau.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Agus Wicaksono, menyatakan pentingnya perbaikan mekanisme pembagian agar manfaat lebih proporsional kembali ke daerah penghasil.

"Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menjadi salah satu pembahasan penting. Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar, tetapi sampai saat ini belum ada respons yang cukup terhadap persoalan tersebut sehingga masih menimbulkan kesenjangan,"

Evaluasi kinerja BUMD

Selain DBHCHT, Bimtek juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja BUMD. Fraksi PDIP Jatim menemukan sejumlah perusahaan daerah belum berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Agus menyoroti adanya BUMD yang masih merugi dan belum dikelola secara profesional, sehingga manfaat bagi masyarakat belum maksimal. Forum ini dipakai bertukar pengalaman antardaerah untuk mencari model tata kelola yang lebih efektif.

"Beberapa BUMD dalam perjalanannya masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar dan ada yang merugi. Ini menjadi pengalaman penting sehingga kita bisa belajar dari berbagai kondisi yang ada,"

Penyesuaian program akibat tekanan fiskal

Delegasi provinsi dan kabupaten/kota juga membahas dampak pengurangan ruang fiskal pada perencanaan pembangunan daerah. Tekanan tersebut memaksa pemerintah daerah menentukan prioritas program yang lebih terukur.

Agus menegaskan DPRD harus memastikan alokasi anggaran fokus pada program prioritas yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Penyesuaian ini penting untuk menjaga efektivitas belanja publik di tengah keterbatasan anggaran.

Implikasi dan langkah ke depan

Fraksi PDIP Jawa Timur berharap hasil Bimtek mendorong kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan penguatan peran BUMD sebagai instrumen pembangunan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jangka pendek, peserta Bimtek akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan ke tingkat pusat dan pemprov. Langkah ini diharapkan memperbaiki distribusi DBHCHT serta memperkuat tata kelola BUMD untuk memberikan manfaat yang lebih nyata bagi warga.