Puan Minta Kajian Mendalam soal Penggabungan BMKG dan Badan Geologi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji lebih dulu rencana penggabungan BMKG dan Badan Geologi. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 September 2026. Puan menilai kajian diperlukan untuk memastikan penggabungan benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Permintaan kajian sebelum keputusan

Puan menegaskan DPR pada prinsipnya akan mendukung jika penggabungan dinilai mampu memperbaiki penanganan informasi kebencanaan. Ia menekankan keputusan harus berdasarkan kajian yang matang dan manfaat yang jelas untuk publik.

"Jadi, lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,"

"Kalau memang itu dianggap lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, tentu kami akan mendukung,"

Respons terhadap usulan Presiden

Wacana penyatuan kedua lembaga sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Rencana itu muncul di tengah rentetan bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dan dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi menghadapi berbagai potensi bencana.

Syarat penambahan anggaran

Selain menyorot penggabungan lembaga, Puan juga menanggapi rencana pemerintah menambah alokasi anggaran untuk penanganan kebencanaan. DPR tidak mempermasalahkan penambahan anggaran selama penggunaan dana memberi manfaat nyata dan lebih baik bagi masyarakat.

"Bagi kami tidak apa-apa (anggaran ditambah). Namun, harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,"

Fokus pada efektivitas dan keselamatan publik

Puan menekankan efektivitas kelembagaan dan alokasi anggaran harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan Indonesia menghadapi risiko bencana alam tinggi akibat kondisi geografis, sehingga tata kelola dan koordinasi harus diperkuat.

Ia juga menyoroti kebutuhan penanganan bencana terpadu, termasuk respons terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut Puan, keselamatan dan perlindungan masyarakat wajib menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.

Langkah selanjutnya

Pemerintah diharapkan menyusun kajian komprehensif yang memuat analisis manfaat, tata kelola, dan mekanisme koordinasi jika penggabungan dilanjutkan. DPR akan mengevaluasi hasil kajian tersebut sebelum memberi persetujuan politik atau dukungan anggaran.