Pematangsiantar Perkuat Pengendalian Inflasi dengan EWS Cik Laila

Pematangsiantar — Pemerintah Kota Pematangsiantar meluncurkan Focus Group Discussion (FGD) untuk Early Warning System (EWS) Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi atau Cik Laila pada Selasa (7/7) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar.

Pembukaan dan tujuan FGD

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Subrata Nata Lumbantobing, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi membuka acara dan menegaskan tujuan FGD: memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui sistem peringatan dini berbasis data, analisis, dan kolaborasi antar-institusi.

“Stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kenaikan yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, mengganggu aktivitas ekonomi serta mempengaruhi stabilitas sosial.”

Subrata menambahkan bahwa pengendalian inflasi efektif harus dimulai dari deteksi gejala awal agar langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum masalah membesar.

Peran EWS dan kolaborasi pemangku kepentingan

Menurut Subrata, keberhasilan EWS sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antar instansi. Ia mengajak BPS, Bank Indonesia, perangkat daerah, pengelola pasar, dan akademisi untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan data, penyusunan indikator, serta validasi informasi.

“Saya berharap hasil FGD ini tidak berhenti pada tahapan konsep, tapi menghasilkan rumusan yang aplikatif, memiliki metodologi yang kuat, indikator yang terukur serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan Pemko Pematangsiantar.”

Teknologi dan metodologi EWS

Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menyatakan FGD menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan EWS yang lebih cepat dan presisi. BI menginisiasi dashboard EWS berbasis Excel yang memanfaatkan data survei PIHPS sebagai basis pemantauan harga harian.

“FGD EWS ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan EWS yang lebih cepat, presisi dan berbasis data.”

Ahmadi menjelaskan beberapa komponen teknis yang digunakan, antara lain model Alert for Price Sipkes (ALPS) yang membandingkan harga aktual dengan estimasi normal, serta pengolahan data menggunakan Python untuk menghasilkan grafik dan indikator yang memudahkan identifikasi status komoditas.

“ALPS dapat menjadi instrumen pendukung agar pengambilan keputusan pengendalian inflasi dilakukan lebih cepat dan berbasis indikator yang terukur.”

Implementasi dan langkah ke depan

BI dan Pemko mengharapkan EWS tidak hanya berfungsi sebagai monitoring, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi mendadak pasar, dan komunikasi publik. Sinergi antar OPD diidentifikasi sebagai kunci mulai dari input data hingga tindak lanjut kebijakan oleh TPID.

Dengan penguatan kualitas data, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas instansi, Pematangsiantar diarahkan memiliki sistem pengendalian inflasi yang responsif, adaptif, dan berbasis bukti.