Komisi II: E-voting Pemilu 2029 Tak Boleh Kikis Prinsip Demokrasi
Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan menanggapi rencana penerapan e-voting bagi WNI di luar negeri pada Pemilu 2029. Ia menegaskan penerapan teknologi harus melalui kajian hukum, keamanan siber, perlindungan data, kesiapan infrastruktur, serta jaminan auditabilitas untuk menjaga prinsip demokrasi.
Kekhawatiran soal prinsip dasar demokrasi dan auditabilitas
Aher—sapaan akrab Ahmad Heryawan—mengatakan perubahan metode pemungutan suara tidak boleh mengurangi prinsip dasar demokrasi. Ia menilai sistem baru harus bisa diaudit secara terbuka agar integritas hasil pemilu terjaga.
"Perubahan metode pemungutan suara tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip dasar demokrasi," ujar Aher. "Sistem yang digunakan juga harus dapat diaudit secara terbuka demi menjaga integritas hasil pemilu."
Aspek hukum dan regulasi harus jelas
Aher menekankan implementasi e-voting tidak bisa berjalan tanpa dasar hukum yang rinci. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu menjadi momentum penting untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan, standar keamanan, tata cara pengawasan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak pemilih.
"Regulasi harus mengatur secara rinci agar terdapat kepastian hukum sebelum teknologi diterapkan secara luas," kata Aher.
Kesiapan anggaran dan infrastruktur
Kesiapan anggaran menjadi faktor krusial selain regulasi. Aher mengingatkan bahwa perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel jika kebijakan e-voting disetujui.
"Apabila kebijakan tersebut disetujui, maka perencanaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujarnya. "Dukungan sumber daya yang memadai akan menentukan keberhasilan implementasi sistem tersebut."
KPU sebelumnya menyampaikan usulan anggaran yang diajukan belum mencakup pengembangan aplikasi e-voting bagi pemilih luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah sebelum sistem dapat diimplementasikan.
Reaksi KPU dan konteks pemilu luar negeri
KPU membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan bagi pemilih di luar negeri, merujuk pada evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Usulan e-voting muncul, antara lain, setelah persoalan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024.
Aher menyatakan apresiasi atas upaya KPU mengevaluasi proses dan mencari terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, namun menegaskan semua langkah harus menjaga prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dengan demikian, wacana e-voting Pemilu 2029 untuk WNI di luar negeri membuka perdebatan tentang keseimbangan antara modernisasi penyelenggaraan pemilu dan kebutuhan akan kepastian hukum, keamanan, serta kepercayaan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...