Anggota DPR Kritik Akomodasi dan Transportasi Haji 1447H/2026

Pamekasan, 12 Juni 2026 — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menyampaikan catatan kritis terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berdasarkan pengalamannya sebagai jemaah reguler Kloter SUB-74 Embarkasi Surabaya. Kritik diarahkan pada kondisi akomodasi di Makkah dan Madinah serta kinerja transportasi selama fase Armuzna.

Kritik soal akomodasi hotel

Ansari menilai fasilitas hotel yang menampung jemaah masih jauh dari klaim perbaikan kualitas. Ia menyebutkan penginapan yang ditempati di Makkah, Hotel Al-Ahbab Nomor 412, menunjukkan beberapa kekurangan mendasar.

• Kapasitas lift terbatas sehingga terjadi antrean panjang pada jam-waktu salat.
• Ukuran kamar relatif sempit untuk menampung jumlah jemaah dalam satu ruangan.
• Beberapa fasilitas dasar untuk kenyamanan jemaah belum tersedia secara optimal.

"Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyampaikan adanya peningkatan kualitas layanan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia. Namun, berdasarkan pengalaman langsung saya sebagai jemaah reguler, fasilitas hotel yang saya tempati masih tergolong standar dan butuh banyak evaluasi," ujar Ansari.

Permasalahan transportasi pada puncak ibadah

Selain akomodasi, Ansari juga mengkritik sistem transportasi pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia memberi apresiasi pada penyediaan logistik konsumsi dan kualitas tenda yang menurutnya sudah memadai.

Namun, ia menemukan beberapa kendala transportasi yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan ibadah dan kenyamanan jemaah:

• Keterbatasan armada bus saat mobilisasi menuju Arafah.
• Minimnya armada pada skema murur (lalu lintas melewati) dari Muzdalifah ke Mina.
• Kelangkaan transportasi untuk jemaah yang kembali ke hotel usai menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.

Rekomendasi dan harapan perbaikan

Ansari menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mendorong perbaikan layanan haji ke depan. Sebagai wakil yang membidangi urusan keagamaan, ia meminta agar pengalaman riil jemaah dijadikan dasar perbaikan.

"Tujuan dari evaluasi ini adalah memberikan masukan konstruktif agar pelayanan kepada jemaah haji Indonesia terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu," tegas Ansari.

Ia mendesak Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lain menjadikan temuan lapangan sebagai blueprint perbaikan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan ibadah di tanah suci.