Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku 1 Juni 2026, Ini yang Perlu Diketahui
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu pada 1 Juni 2026 secara bertahap dengan masa transisi hingga akhir 2026. Kebijakan ini menargetkan tiga komoditas utama dan bertujuan menyederhanakan mekanisme ekspor sekaligus menjaga kelancaran perdagangan.
Ruang lingkup dan mekanisme
Kebijakan ekspor satu pintu akan memfasilitasi seluruh ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi melalui satu entitas, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Semua proses transaksi ekspor, mulai kontrak hingga pembayaran, nantinya akan dialihkan ke sistem yang dikelola DSI.
Selama masa transisi, kegiatan ekspor tetap dapat berjalan. Namun, eksportir wajib melaporkan seluruh kegiatan ekspor mereka melalui sistem layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Masa transisi dan evaluasi
Pemerintah menetapkan masa transisi paling lama tujuh bulan sejak kebijakan mulai diterapkan. Selain itu, akan ada evaluasi setelah tiga bulan pertama untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan teknis dan dampak terhadap arus perdagangan, sehingga penyesuaian kebijakan dapat dilakukan bila diperlukan.
"Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga. Seluruh langkah penyesuaian dilakukan agar dunia usaha tetap memiliki kepastian selama kebijakan berlangsung," kata Airlangga Hartarto.
Kesiapan DSI dan tata kelola
DSI menegaskan akan mengelola sistem secara transparan dan akuntabel. Perusahaan sedang memperkuat organisasi melalui rekrutmen dan pengembangan sistem teknologi khusus.
"Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sistem dan sumber daya manusia terus disiapkan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut," ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara.
Dampak bagi pelaku usaha
Selama masa transisi, pelaku usaha tetap dapat menjalankan kontrak ekspor yang telah disepakati. Pemerintah berharap eksportir memanfaatkan periode ini untuk menyesuaikan kontrak dan mengadaptasi mekanisme baru.
Mulai Januari 2027, pemerintah berencana memberlakukan implementasi penuh. Semua transaksi ekspor untuk komoditas yang tercakup akan dilaksanakan sepenuhnya melalui DSI, termasuk proses kontrak, pelaporan, dan pembayaran.
Para eksportir dianjurkan segera menyiapkan sistem pelaporan dan meninjau kembali ketentuan kontrak agar transisi berjalan mulus. Pemerintah menyatakan akan terus memantau pelaksanaan dan menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...