MUI Usulkan 'Danantara Syariah' untuk Konsolidasi Ekonomi Umat
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengusulkan pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai holding untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi syariah nasional. Usulan itu disampaikan usai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. Tujuan utama adalah menyatukan sektor-sektor syariah yang selama ini berjalan terpisah agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan efisiensi biaya pendanaan.
Ruang lingkup dan alasan usulan
Menurut Cholil, potensi ekonomi syariah sangat besar tetapi belum terkelola secara terpadu. Sektor yang dimaksud meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, BPRS, BMT, hingga ekonomi pesantren. Selain itu, dana sosial seperti zakat dan wakaf juga belum berjalan dalam ekosistem terpadu.
- Perbankan syariah
- Asuransi dan pasar modal syariah
- BPRS dan BMT
- Ekonomi pesantren
- Dana sosial: zakat, wakaf, dan filantropi
Data dana pendidikan dan fragmentasi
Cholil menyebutkan dana pendidikan yang dikelola negara mencapai sekitar Rp930 triliun. Sementara itu, pengelolaan pendidikan di sektor swasta diperkirakan melebihi Rp2.000 triliun. Meski nilainya besar, seluruh ekosistem ini masih berjalan terpisah sehingga potensi sinergi belum optimal.
Manfaat konsolidasi bagi biaya dan kapasitas proyek
Cholil menilai konsolidasi akan menurunkan biaya pendanaan atau cost of fund, sehingga layanan keuangan syariah menjadi lebih kompetitif. Konsolidasi juga memungkinkan pengelolaan proyek yang lebih besar dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas melalui zakat dan wakaf.
“Yang mengatakan ekonomi syariah keuangan syariah itu mahal, itu nanti akan lebih murah karena ‘cost of fund’-nya akan lebih murah. Dan kekuatannya akan lebih besar, dia bisa mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar dan juga bisa mengkonsolidasi kekuatan umat,”
Langkah ke depan dan implikasi kebijakan
MUI berharap usulan pembentukan Danantara Syariah Nusantara menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Cholil menegaskan ekonomi syariah bertumpu pada pembiayaan masyarakat dan sektor konsumen, sehingga pembentukan lembaga super holding dianggap perlu untuk mempercepat integrasi.
Jika terealisasi, konsolidasi ini berpotensi meningkatkan daya saing keuangan syariah Indonesia, menurunkan biaya pembiayaan, dan memperbesar dampak pemberdayaan sosial-ekonomi melalui instrumen zakat dan wakaf.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...