Pemerintah Terapkan Ekspor SDA Satu Pintu Mulai 1 Juni 2026
Pemerintah akan menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu mulai 1 Juni 2026, dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026 untuk memastikan penyesuaian pelaku usaha berjalan lancar. Kebijakan ini mencakup ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi yang difasilitasi oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ringkasan kebijakan dan jadwal
Kebijakan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 dan memasuki masa transisi hingga 31 Desember 2026. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan setelah tiga bulan pertama untuk mengukur efektivitas pelaksanaan. Implementasi penuh dijadwalkan pada 1 Januari 2027, saat semua transaksi ekspor diproses sepenuhnya melalui DSI.
Mekanisme selama masa transisi
Pada tahap awal, pelaku usaha masih dapat mengekspor sesuai mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir wajib melaporkan seluruh aktivitas ekspor kepada DSI lewat sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Masa transisi berlangsung paling lama tujuh bulan sejak 1 Juni 2026.
Tujuan pemerintah dan jaminan kelancaran
Pemerintah menyatakan komitmen menjaga kelancaran pelaksanaan dan iklim usaha tetap kondusif agar tidak mengganggu kegiatan ekspor. Evaluasi berkala akan menjadi bagian dari pengawasan agar penyesuaian berjalan terukur dan aman bagi pelaku usaha.
Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar. Kemudian, terukur dan tentunya iklim usaha tetap dijaga
Peran DSI dan kesiapan operasional
Semua ekspor minyak sawit, batu bara, dan paduan besi nantinya difasilitasi satu pintu oleh DSI. Pada implementasi penuh, proses mulai kontrak hingga pembayaran akan dikelola melalui perusahaan negara tersebut. Selama masa transisi, DSI bersiap menjalankan fungsi ini tanpa menghambat ekspor yang sedang berjalan.
Manajemen DSI menekankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan sedang merekrut pegawai untuk posisi strategis dan mengembangkan sistem teknologi khusus untuk mendukung pengelolaan ekspor yang dapat diawasi publik.
Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan. Kemudian, dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia
Dampak bagi pelaku usaha dan prospek ke depan
Pemerintah berharap masa transisi memberikan waktu cukup bagi eksportir untuk menyesuaikan kontrak dan tata kelola. Penyesuaian ini diharapkan berlangsung tanpa mengganggu kelangsungan usaha maupun alur perdagangan internasional.
Dengan pengawasan dan evaluasi berkala, langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem ekspor yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pelaku usaha dihimbau memanfaatkan masa transisi untuk menyiapkan perubahan administratif dan teknis.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...