DPR Bahas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan ESDM dan Danantara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan Pemerintah pada Senin, 8 Juni 2026, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Rapat memfokuskan pembahasan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pembahasan tata kelola ekspor oleh DSI dan pengelolaan sektor ESDM.

Agenda pertemuan dan peserta

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rapat menghadirkan perwakilan pemerintah dari beberapa kementerian dan badan terkait untuk menyelaraskan langkah kebijakan ekonomi.

• Mensesneg Prasetyo Hadi
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
• Menkum Supratman Andi Agtas
• COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria

Fokus: percepatan investasi dan tata kelola ekspor

Menurut Dasco, pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan aturan dan perizinan investasi. Salah satu topik utama adalah rancangan tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh DSI di bawah Danantara dan tata kelola sektor ESDM di bawah Kementerian ESDM.

"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi. Bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan.

Dasco memberikan kesempatan kepada Dony Oskaria untuk memaparkan mekanisme tata kelola ekspor oleh DSI agar publik, pelaku pasar, dan investor memahami kerangka operasionalnya.

"Pak Dony Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI. Agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola ESDM," ujar Dasco.

Koordinasi fiskal-moneter dan stabilitas nilai tukar

Pertemuan ini melanjutkan rangkaian koordinasi DPR dengan otoritas ekonomi yang sebelumnya melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tanggal 6 Juni 2026, DPR, BI, dan pemerintah menyepakati langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas makro.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan dua langkah utama yang ditempuh: pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk mendorong masuknya portfolio inflows; kedua, menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI.

Implikasi dan tindak lanjut

Pertemuan DPR dengan kementerian dan badan usaha negara ini menandai upaya mempercepat harmonisasi kebijakan demi mendorong investasi dan stabilitas ekonomi. Pembahasan tata kelola ekspor DSI dan aturan percepatan perizinan akan menjadi fokus lanjutan untuk diatur lebih rinci dalam koordinasi berikutnya.