DPR Desak Program Reskilling untuk Antisipasi PHK Massal

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mendesak pemerintah menyiapkan program reskilling bagi buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengantisipasi potensi PHK massal akibat tekanan ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026. Ia menekankan program harus sesuai dengan potensi ekonomi di daerah asal agar mantan buruh bisa kembali produktif.

Desakan reskilling sebagai langkah mitigasi

Samuel mengatakan banyak pekerja memiliki keterampilan sangat spesifik sesuai kebutuhan industri. Ketika terkena PHK dan kembali ke kampung halaman, keterampilan itu sering tidak relevan dengan pasar kerja lokal. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan ulang yang sistematis untuk mengubah kemampuan mereka menjadi keahlian yang bernilai di daerah asal.

Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan para buruh? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi. Maka harus ada suatu pembinaan ulang.

Pemetaan potensi daerah dan konversi keterampilan

Politikus itu mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal. Pemetaan ini dimaksudkan agar program pelatihan dapat mengarahkan mantan buruh ke sektor produktif yang tersedia, seperti pertanian, usaha mikro, atau industri kreatif berbasis potensi daerah. Dengan cara ini, reskilling tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga menyesuaikannya dengan peluang kerja nyata di masing-masing wilayah.

Samuel juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi, termasuk dinas tenaga kerja, dinas pertanian, dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi akan mempercepat penempatan tenaga kerja yang mengalami transisi.

Peran DPR: menyerap aspirasi dan fasilitasi

Lebih lanjut, Samuel meminta anggota DPR memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi buruh dan pelaku industri di daerah pemilihan. Ia berpendapat dialog langsung akan membantu merumuskan program pelatihan yang relevan dan terjangkau.

Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi mata rantai bagi mereka.

Namun, ia mengakui usulan itu masih berupa pemetaan awal dan memerlukan kajian lebih mendalam.

Ini memang sesuatu yang kompleks. Usulan yang saya sampaikan ini masih sangat permukaan dan perlu dipelajari lebih lanjut di daerah masing-masing.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Permintaan ini membuka diskusi tentang kebutuhan kebijakan proaktif dalam menghadapi dampak ekonomi global terhadap angkatan kerja. Jika diimplementasikan, program reskilling yang terintegrasi dengan peta ekonomi lokal berpotensi menekan angka pengangguran dan mempercepat pemulihan ekonomi wilayah. Langkah konkret selanjutnya adalah penyusunan pilot project di beberapa daerah dan studi kelayakan untuk model pembiayaan serta mitra pelaksana.