Djamari Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas di Kalsel
Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas saat bertugas. Pernyataan itu disampaikan pada acara silaturahmi Forkopimda se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu, 1 Agustus 2026. Djamari menekankan jabatan adalah amanah rakyat yang harus dijalankan untuk pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pesan utama: jabatan sebagai amanah
Djamari membuka sambutannya dengan menegaskan pentingnya tanggung jawab moral pejabat publik. Ia mengatakan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan daerah.
"Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, sadarlah kita. Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya, tapi saat menjabat, berkhianat kepada pemilihnya, berkhianat kepada bangsa ini,"
Menurutnya, penyalahgunaan jabatan merusak kepercayaan publik dan melemahkan fungsi negara. Pesan ini selaras dengan arahan Presiden tentang pentingnya integritas pemimpin daerah.
Hadirin dan rangkaian acara
Acara silaturahmi dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, bupati, wali kota, akademisi, tokoh agama, dan perwakilan kementerian. Kehadiran berbagai unsur ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Forkopimda se-Kalimantan Selatan
- Pimpinan instansi vertikal
- Bupati dan wali kota
- Akademisi dan tokoh agama
- Perwakilan kementerian
Presiden minta utamakan kepentingan publik
Djamari menyampaikan pesan khusus dari Presiden tentang prioritas pelayanan publik dan integritas. Ia menegaskan pejabat terpilih harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan amanah pemerintahan.
"Bapak Presiden menyampaikan pada saya, tolong sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengabdi. Pada dasarnya, memang kepala daerah yang hadir di sini dipilih masyarakat untuk mengabdi,"
Ia juga menekankan nilai kejujuran sebagai landasan membangun kepercayaan publik.
"Ada kalimat yang perlu kita ingat, kebohongan akan bergulir lebih cepat, tetapi kebenaran dan kejujuran yakin akan sampai ke tujuan," kata Djamari, seraya mengajak pejabat untuk berbakti demi kepentingan rakyat.
Respons Provinsi
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kebijakan pusat. Ia menegaskan komitmen daerah untuk mempercepat kemajuan Kalsel dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami semua di sini siap menjalankan perintah dari Bapak untuk mengabdi kepada Banua Kalimantan Selatan tercinta dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,"
Penutup: implikasi bagi pemerintahan daerah
Pesan Menko Polkam memberi sinyal bahwa pengawasan terhadap integritas pejabat daerah akan terus menjadi perhatian. Jika diikuti, arahan ini berpotensi memperbaiki layanan publik dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Ke depan, implementasi nilai integritas dan kejujuran di tingkat daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...