Imigrasi Surabaya Deportasi 3 WN Tiongkok karena Manipulasi Visa
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mendeportasi tiga warga negara Tiongkok pada Jumat, 19 Juni 2026, setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan. Ketiganya juga dijatuhkan sanksi penangkalan selama lima tahun berdasarkan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Temuan awal dan pemeriksaan
Kasus terungkap saat petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen permohonan visa. Ketidaksesuaian itu menimbulkan kecurigaan sehingga petugas melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga WNA.
Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, menyatakan bahwa ada indikasi rekayasa dokumen yang sistematis. Petugas mencatat kesamaan nomor seri materai yang semakin menguatkan dugaan pemalsuan dan manipulasi data.
Ketidaksesuaian data penjamin dalam sistem keimigrasian menjadi indikasi awal adanya kejanggalan dokumen pengajuan visa mereka. Temuan itu kemudian menjadi dasar petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga WNA tersebut,
Ketiga orang masuk ke Indonesia menggunakan visa jenis C12, C1, dan C2. Setelah ditelusuri, klaim tujuan bisnis dan investasi yang diajukan tidak terbukti dan tidak ada rencana nyata untuk melakukan kegiatan tersebut di Indonesia.
Sanksi dan dasar hukum
Berdasarkan pemeriksaan, Kantor Imigrasi Surabaya menerapkan tindakan administratif berupa pendeportasian serta penangkalan selama lima tahun. Langkah ini diambil karena pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian.
- Pelanggaran tercatat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Pasal terkait yang dipakai petugas antara lain Pasal 122 huruf a dan Pasal 123 huruf b
Kami tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang mencoba melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami telah menjatuhkan sanksi keimigrasian berupa pendeportasian serta penangkalan selama lima tahun terhadap ketiganya,
Komitmen penegakan dan implikasi
Agus menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Surabaya untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga kedaulatan negara. Langkah tersebut juga memberi sinyal bahwa setiap upaya manipulasi dokumen akan ditindak.
Imbasnya, warga negara asing yang mengajukan visa di wilayah kerja Kantor Imigrasi Surabaya harus mempersiapkan dokumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan ini juga diharapkan memperketat seleksi atas permohonan visa dengan tujuan bisnis atau investasi.
Penutup
Kasus pendeportasian ini menambah daftar penindakan administratif terhadap pelanggaran visa di Indonesia. Ke depan, kantor imigrasi menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...