Menekraf Apresiasi Deportasi 25 Fotografer Asing Ilegal
Menekraf Teuku Riefky Harsya mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menindak dan mendeportasi puluhan fotografer asing ilegal pada 9 Juni 2026 di Jakarta. Penindakan itu dinilai perlu untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif dan menjaga peluang kerja pelaku lokal dari praktik penyalahgunaan izin.
Penindakan dan deportasi
Riefky mengatakan tindakan Imigrasi merupakan respons atas laporan dari asosiasi fotografi dan pelaku industri kreatif. Laporan itu mengungkap fotografer asing yang membuka usaha tanpa izin dan menyalahgunakan visa kunjungan untuk menyediakan layanan komersial.
Menurut Riefky, hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi setelah proses pemeriksaan oleh Imigrasi. Langkah ini diterapkan di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menegakkan aturan keimigrasian.
Kami mengapresiasi laporan asosiasi terkait aktivitas fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa untuk berusaha di Indonesia. Praktik tersebut terjadi di berbagai daerah tanpa izin dan merugikan ekosistem industri fotografi nasional.
Dampak pada pelaku lokal
Riefky menuturkan praktik fotografer asing yang menawarkan layanan lengkap dengan tarif sangat murah telah mengganggu pelaku lokal. Persaingan tidak sehat ini mempengaruhi pendapatan studio kecil dan fotografer independen.
Kasus serupa ditemukan di sejumlah kota besar. Daerah yang disebut antara lain:
- Jakarta
- Surabaya
- Bali
- Medan
Banyak sekali orang asing sekarang membuka studio-studio fotografi yang kecil-kecil dan sangat murah. Hal itu sangat mengganggu ekosistem fotografi di Indonesia.
Pengawasan diperluas dan aturan jelas
Meski mendukung penegakan aturan, Menekraf menegaskan Indonesia tetap terbuka untuk kolaborasi dengan pelaku kreatif mancanegara. Namun semua kegiatan harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan keimigrasian.
Ini bukan berarti kita tidak terbuka untuk berkolaborasi dengan para industri kreatif dari luar. Kami terbuka berkolaborasi, tetapi mohon aturan juga dilakukan dalam koridor yang benar.
Pemerintah mendorong agar pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal diperluas ke subsektor lain seperti film, animasi, dan musik. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi ruang kerja pelaku kreatif Indonesia.
Dengan langkah penindakan yang cepat, pemerintah berharap tercipta iklim usaha yang adil bagi pelaku lokal sekaligus membuka jalur kolaborasi internasional yang berizin. Pengawasan lanjutan dan koordinasi antarinstansi diperkirakan akan menjadi fokus untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...