Pemangku Ulayat: Dengarkan Perempuan Dairi, Jangan Jadi Alat Kampanye

DAIRI — Pemangku Hak Ulayat Dairi dan tokoh perempuan setempat meminta agar klaim dampak investasi pada perempuan diuji di lapangan dan suara perempuan Dairi didengar langsung. Pernyataan itu disampaikan saat perwakilan adat mengunjungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 Juni untuk menyerahkan surat resmi.

Permintaan verifikasi klaim dampak

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, menegaskan pihaknya menghormati advokasi untuk perempuan. Namun ia memperingatkan agar perempuan Dairi tidak direduksi menjadi simbol dalam polemik investasi dan penolakan kegiatan pertambangan.

Aslim mengatakan sejumlah laporan menyebut perempuan paling terdampak, terutama terkait akses air bersih dan perubahan sosial. Tetapi, kata dia, pengamatan pemangku adat di lokasi menunjukkan belum ada bukti dampak seperti yang diklaim karena proyek yang dipersoalkan belum masuk fase operasional produksi.

"Jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan anti tambang. Jika ada klaim bahwa perempuan Dairi paling terdampak, klaim itu harus diuji dengan fakta lapangan dan mendengar langsung perempuan yang hidup di Dairi,"

Kunjungan ke Komnas Perempuan

Surat yang diserahkan FKPHUPD bertujuan agar isu perempuan di Dairi tidak dilihat satu sisi. Mereka mendorong proses verifikasi fakta dan dialog terbuka antara semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Aslim, kehadiran mereka juga untuk memastikan lembaga pengawas mendapatkan gambaran langsung dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.

Perempuan Dairi menuntut pengakuan suara

Tokoh perempuan pemangku ulayat, Delphi Masdiana, menegaskan perempuan di kampung-kampung Dairi bukan objek atau alat kampanye. Ia menekankan perempuan memiliki pengalaman, harapan, dan pandangan yang harus didengar sebagai subjek.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami tahu apa yang mereka hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, dengarkan juga perempuan Dairi langsung,"

Delphi meminta agar klaim mengenai kesulitan akses air, beban ganda, dan dampak sosial diuji secara objektif dan inklusif.

Peran AMDAL dan partisipasi masyarakat

FKPHUPD menilai AMDAL penting untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi dampak sosial dan lingkungan. Mereka menyatakan telah berpartisipasi dalam proses penyusunan, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga sosialisasi pada 5–6 Juni 2026.

Selama proses itu, masyarakat dinyatakan aktif menyampaikan pandangan dan keprihatinan. Pemangku adat menekankan mekanisme AMDAL harus dijalankan transparan dan hasilnya menjadi dasar pengambilan keputusan.

Penutup

Pernyataan pemangku adat dan tokoh perempuan Dairi menyorot kebutuhan verifikasi fakta, dialog lintas pihak, serta penghormatan terhadap peran perempuan sebagai subjek. Mereka meminta agar isu perempuan dan dampak investasi ditangani dengan bukti lapangan dan partisipasi langsung dari komunitas terdampak.