MenHAM: Unsur Penyiksaan YTR Ditentukan di Pengadilan
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penentuan unsur penyiksaan dalam kasus dugaan penganiayaan YTR diputus oleh peradilan. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026, dengan penekanan pada prioritas perlindungan korban dan pemenuhan hak atas keadilan.
Pandangan MenHAM soal definisi penyiksaan
Pigai menilai perdebatan mengenai definisi penyiksaan sebaiknya diserahkan ke proses pembuktian di pengadilan. Ia menegaskan fokus saat ini harus tertuju pada upaya hukum dan perlindungan bagi korban.
"Begini, ini penganiayaan yang menyebabkan penyiksaan fisik maupun juga mental. Oleh karena itu saya tidak mau masuk soal perdebatan dan definisi,"
Peradilan sebagai forum pembuktian
Menurut Pigai, proses pembuktian dan penilaian unsur pidana menjadi kewenangan majelis hakim. Ia menyampaikan bahwa unsur penyiksaan akan diputus berdasarkan fakta persidangan dan argumentasi para pihak.
"Perdebatan definisi penyiksaan cukup dibahas dalam sistem peradilan setelah seluruh proses pembuktian berjalan. Korban kini harus diprioritaskan memperoleh keadilan, bukan dibebani perdebatan definisi hukum,"
Prioritas: perlindungan dan keadilan bagi korban
Dari perspektif hak asasi manusia, Pigai mengatakan perkara ini merupakan dugaan penganiayaan yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental. Oleh karena itu, penanganan hukum dan perlindungan korban harus menjadi fokus utama.
"Bagi saya, ini adalah perbuatan yang mencederai harkat dan martabat manusia. Karena itu, korban harus memperoleh perlindungan serta keadilan melalui proses hukum,"
Pernyataan publik dan langkah selanjutnya
Pigai juga menyoroti waktu penyampaian kesimpulan kepada publik. Ia menyarankan penilaian unsur penyiksaan menunggu perkembangan proses hukum dan terbukanya seluruh fakta perkara.
Ia mengkritik langkah yang dinilai terlalu dini menyampaikan pernyataan kepada publik terkait definisi kasus tersebut.
- Prioritas: Perlindungan korban dan akses keadilan.
- Proses: Penentuan unsur penyiksaan di pengadilan berdasarkan bukti.
- Publik: Kesimpulan sebaiknya disampaikan setelah fakta terungkap.
Pernyataan MenHAM membuka ruang bagi proses hukum yang akan menentukan status hukum dugaan penganiayaan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan korban selama penanganan perkara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...