Perempuan Kepala Keluarga Meningkat, Pemerhati Minta Pendataan Inklusif
Pemerhati perempuan menyerukan pendataan nasional yang inklusif untuk perempuan kepala keluarga. Pernyataan itu disampaikan oleh aktivis Mike Verawati pada Selasa, 30 Juni 2026, menyusul peningkatan jumlah perempuan yang memimpin rumah tangga akibat perubahan sosial, tantangan ekonomi, dan dinamika keluarga.
Kenaikan dan perubahan peran
Mike menilai definisi kepala keluarga kini lebih luas dibanding beberapa dekade lalu. Perempuan menjadi kepala keluarga bukan hanya karena perceraian atau ditinggal pasangan. Perubahan peran kerja dan tanggung jawab keluarga turut mendorong tren ini.
“Perempuan kepala keluarga sekarang tidak hanya karena cerai atau ditinggal pasangan. Tetapi juga akibat perubahan peran dalam keluarga,”
Menurutnya, pergeseran peran antara istri dan suami menjadi lebih umum seiring perubahan kondisi ekonomi dan kesehatan keluarga.
“Berganti peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Ini tidak menjadi persoalan,”
Dampak ekonomi dan kebutuhan perlindungan
Mike mengingatkan banyak perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal. Kondisi ini membuat mereka rentan karena jaminan kesejahteraan yang terbatas. Akibatnya, akses terhadap bantuan sosial dan perlindungan sering tidak optimal.
“Mereka sering tidak terdata sebagai kepala keluarga. Sehingga terabaikan ketika ada program bantuan sosial maupun perlindungan sosial,”
Karena itu, ia mendesak kebijakan yang menyesuaikan perlindungan dan program pemberdayaan khusus untuk kelompok ini.
Tantangan pendataan dan rekomendasi
Masalah utama yang disorot adalah ketiadaan data akurat. Mike mengatakan data yang komprehensif penting untuk menyusun kebijakan, program kesejahteraan, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Ia menekankan perlunya memperkuat perspektif gender dan inklusi sosial dalam semua sistem pendataan nasional. Langkah ini diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih efektif bagi perempuan kepala keluarga yang hidup dalam kondisi rentan.
- Memperbarui definisi dan kriteria kepala keluarga dalam sensus dan pendaftaran kependudukan;
- Mengintegrasikan indikator gender dalam sistem data nasional;
- Mengarahkan program bantuan sosial berdasarkan data yang disempurnakan.
Implikasi kebijakan
Jika dipenuhi, rekomendasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan akses perlindungan sosial. Pendataan yang inklusif akan memudahkan perencanaan anggaran dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
Permintaan Mike menyoroti kebutuhan mendesak untuk menempatkan perempuan kepala keluarga sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KOWANI Dorong Pengembangan Bakat Anak dan Penguatan Karakter
KOWANI mendorong pengembangan bakat anak selaras penguatan karakter dan perlindungan, menyusul Anugerah Anak...
Prabowo Pimpin Upacara HUT TNI ke-81 di Mabes TNI Cilangkap
Presiden Prabowo tiba di Mabes TNI Cilangkap 5 Oktober 2026 untuk memimpin upacara HUT TNI ke-81 dan meresmi...
Prabowo Inspektur Upacara HUT ke-81 TNI, Lima Kodam Diresmikan
Presiden Prabowo jadi Inspektur Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap, 5 Okt 2026; sekaligus meresmikan lima Ko...
Tanggal 5 Oktober: HUT TNI, Hari Guru, dan Hari Meningitis
5 Oktober 2026 menandai HUT ke-81 TNI, Hari Guru Sedunia, dan Hari Meningitis Sedunia beserta sejarah dan ma...
Kementerian PU Kirim Bantuan Air Bersih untuk Pulau Palue
Kementerian PU mengirim satu mobil tangki 4.000 L dan 24 hidran umum untuk atasi kekeringan di enam desa Pul...
Susunan Acara HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, Rangkaian Lengkap
Puncak HUT ke-81 TNI berlangsung di Mabes TNI Cilangkap pada 5 Oktober 2026, meliputi upacara, penganugeraha...