Perempuan Kepala Keluarga Meningkat, Pemerhati Minta Pendataan Inklusif
Pemerhati perempuan menyerukan pendataan nasional yang inklusif untuk perempuan kepala keluarga. Pernyataan itu disampaikan oleh aktivis Mike Verawati pada Selasa, 30 Juni 2026, menyusul peningkatan jumlah perempuan yang memimpin rumah tangga akibat perubahan sosial, tantangan ekonomi, dan dinamika keluarga.
Kenaikan dan perubahan peran
Mike menilai definisi kepala keluarga kini lebih luas dibanding beberapa dekade lalu. Perempuan menjadi kepala keluarga bukan hanya karena perceraian atau ditinggal pasangan. Perubahan peran kerja dan tanggung jawab keluarga turut mendorong tren ini.
“Perempuan kepala keluarga sekarang tidak hanya karena cerai atau ditinggal pasangan. Tetapi juga akibat perubahan peran dalam keluarga,”
Menurutnya, pergeseran peran antara istri dan suami menjadi lebih umum seiring perubahan kondisi ekonomi dan kesehatan keluarga.
“Berganti peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Ini tidak menjadi persoalan,”
Dampak ekonomi dan kebutuhan perlindungan
Mike mengingatkan banyak perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal. Kondisi ini membuat mereka rentan karena jaminan kesejahteraan yang terbatas. Akibatnya, akses terhadap bantuan sosial dan perlindungan sering tidak optimal.
“Mereka sering tidak terdata sebagai kepala keluarga. Sehingga terabaikan ketika ada program bantuan sosial maupun perlindungan sosial,”
Karena itu, ia mendesak kebijakan yang menyesuaikan perlindungan dan program pemberdayaan khusus untuk kelompok ini.
Tantangan pendataan dan rekomendasi
Masalah utama yang disorot adalah ketiadaan data akurat. Mike mengatakan data yang komprehensif penting untuk menyusun kebijakan, program kesejahteraan, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Ia menekankan perlunya memperkuat perspektif gender dan inklusi sosial dalam semua sistem pendataan nasional. Langkah ini diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih efektif bagi perempuan kepala keluarga yang hidup dalam kondisi rentan.
- Memperbarui definisi dan kriteria kepala keluarga dalam sensus dan pendaftaran kependudukan;
- Mengintegrasikan indikator gender dalam sistem data nasional;
- Mengarahkan program bantuan sosial berdasarkan data yang disempurnakan.
Implikasi kebijakan
Jika dipenuhi, rekomendasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan akses perlindungan sosial. Pendataan yang inklusif akan memudahkan perencanaan anggaran dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
Permintaan Mike menyoroti kebutuhan mendesak untuk menempatkan perempuan kepala keluarga sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bendera Raksasa 10x5 m Dikibarkan di Muara Tujuh Sungai Subang
Bendera Merah Putih 10x5 meter dikibarkan di Muara Tujuh Sungai, Subang saat HUT RI ke-81 sambil mengkampany...
Menekraf Apresiasi Pameran SBY Art Community di TIM
Menekraf Teuku Riefky Harsya apresiasi pameran SBY Art Community di TIM (18–30 Agustus 2026) sebagai ruang k...
Perlinsos Digital: Bakom Sebut Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Bakom: uji coba Perlinsos Digital mempercepat pendaftaran bansos dari 200 hari menjadi sekitar lima menit, d...
Wamentrans Viva Yoga Ajak Bantu Korban Gempa NTT saat HUT RI ke-81
Wamentrans Viva Yoga mengajak semua pihak bantu korban gempa NTT saat perayaan HUT RI ke-81 dan menekankan s...
Kemenko PMK Prioritaskan Pemulihan Pendidikan Pascagempa NTT
Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pascagempa NTT, memaksimalkan gudang di Labuan Bajo...
512 Sekolah Terdampak Gempa Flores, Pembelajaran Beralih Daring
Sebanyak 512 sekolah di Flores terdampak gempa 7,7 pada 19 Agustus 2026; pembelajaran beralih daring dan ten...