Perempuan Kepala Keluarga Meningkat, Pemerhati Minta Pendataan Inklusif
Pemerhati perempuan menyerukan pendataan nasional yang inklusif untuk perempuan kepala keluarga. Pernyataan itu disampaikan oleh aktivis Mike Verawati pada Selasa, 30 Juni 2026, menyusul peningkatan jumlah perempuan yang memimpin rumah tangga akibat perubahan sosial, tantangan ekonomi, dan dinamika keluarga.
Kenaikan dan perubahan peran
Mike menilai definisi kepala keluarga kini lebih luas dibanding beberapa dekade lalu. Perempuan menjadi kepala keluarga bukan hanya karena perceraian atau ditinggal pasangan. Perubahan peran kerja dan tanggung jawab keluarga turut mendorong tren ini.
“Perempuan kepala keluarga sekarang tidak hanya karena cerai atau ditinggal pasangan. Tetapi juga akibat perubahan peran dalam keluarga,”
Menurutnya, pergeseran peran antara istri dan suami menjadi lebih umum seiring perubahan kondisi ekonomi dan kesehatan keluarga.
“Berganti peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Ini tidak menjadi persoalan,”
Dampak ekonomi dan kebutuhan perlindungan
Mike mengingatkan banyak perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal. Kondisi ini membuat mereka rentan karena jaminan kesejahteraan yang terbatas. Akibatnya, akses terhadap bantuan sosial dan perlindungan sering tidak optimal.
“Mereka sering tidak terdata sebagai kepala keluarga. Sehingga terabaikan ketika ada program bantuan sosial maupun perlindungan sosial,”
Karena itu, ia mendesak kebijakan yang menyesuaikan perlindungan dan program pemberdayaan khusus untuk kelompok ini.
Tantangan pendataan dan rekomendasi
Masalah utama yang disorot adalah ketiadaan data akurat. Mike mengatakan data yang komprehensif penting untuk menyusun kebijakan, program kesejahteraan, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Ia menekankan perlunya memperkuat perspektif gender dan inklusi sosial dalam semua sistem pendataan nasional. Langkah ini diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih efektif bagi perempuan kepala keluarga yang hidup dalam kondisi rentan.
- Memperbarui definisi dan kriteria kepala keluarga dalam sensus dan pendaftaran kependudukan;
- Mengintegrasikan indikator gender dalam sistem data nasional;
- Mengarahkan program bantuan sosial berdasarkan data yang disempurnakan.
Implikasi kebijakan
Jika dipenuhi, rekomendasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan akses perlindungan sosial. Pendataan yang inklusif akan memudahkan perencanaan anggaran dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
Permintaan Mike menyoroti kebutuhan mendesak untuk menempatkan perempuan kepala keluarga sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Menkop: Kampus Harus Cetak Wirausaha lewat Koperasi Modern
Menkop Ferry Juliantono ajak perguruan tinggi cetak wirausaha lewat koperasi modern dalam kegiatan literasi...
Menbud Siapkan Revitalisasi Warisan Bung Hatta: Museum, Film, dan Cagar Budaya
Menbud Fadli Zon siapkan revitalisasi warisan Bung Hatta: penataan rumah kelahiran, museum, film sejarah, da...
P2G Tolak Hibah Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer
P2G menolak rencana hibah ribuan motor listrik BGN untuk guru honorer karena kasus hukum dan kebutuhan kepas...
KOWANI Perkuat Spiritualitas Perempuan Saat Tahun Baru Islam 1448H
KOWANI menguatkan spiritualitas perempuan pada 1 Muharam 1448H lewat doa dan program untuk ketahanan keluarg...
Kemkomdigi dan Meta Bentuk Tim Atasi Spam Komentar Judi Online
Kemkomdigi dan Meta membentuk tim khusus pada 30 Juni 2026 untuk menindak spam komentar promosi judi online...
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Meningkat, Pemerintah Catat
KemenPPPA mencatat peningkatan perempuan kepala keluarga di Indonesia, dipicu perceraian dan keterbatasan ak...