PT Bridgestone Mangkir dari Mediasi Sengketa Lahan di Sergai
Sei Rampah — Mediasi sengketa lahan antara masyarakat yang mengatasnamakan Kerajaan Nagur Bolag dan pihak perkebunan PT Bridgestone di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, gagal mencapai solusi karena pihak perusahaan tidak hadir. Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai berlangsung di ruang Sekretaris Daerah kantor Bupati pada Sabtu (27/6) lalu.
Mediasi tanpa kehadiran PT Bridgestone
Rapat mediasi dihadiri oleh Bupati Sergai Darma Wijaya, Wakil Bupati Adlin Tambunan, Ketua DPRD Togar Situmorang, serta Kapolres Tebing Tinggi AKBP Rina Frillya bersama unsur Forkopimda. Perwakilan kelompok masyarakat juga hadir. Namun setelah menunggu sekitar satu jam, perwakilan PT Bridgestone tidak datang tanpa memberikan alasan sehingga agenda mediasi tidak bisa dilanjutkan.
Setelah kehadiran perusahaan tidak terpenuhi, agenda resmi berubah menjadi forum dialog dan diskusi untuk mendengarkan klaim dan pandangan masyarakat.
Klaim Kerajaan Nagur Bolag
Raja Kerajaan Nagur Bolag, Alinson Damanik, didampingi penasihat hukum, membuka penjelasan mengenai dasar klaim atas lahan yang saat ini dikelola perusahaan. Mereka menyebutkan sejumlah argumen sejarah dan hukum sebagai dasar tuntutan.
Alinson menjelaskan salah satu dasar klaim adalah konsesi yang diperoleh dari pemerintah Belanda pada 1912 dengan kontrak 75 tahun. Ia juga menyebutkan bahwa persoalan tanah adat telah dilayangkan melalui surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 25 Desember 2025.
Respons Pemkab Sergai dan langkah keamanan
Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Pemkab, bersama TNI, Polri, dan Forkopimda, berkomitmen hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
“Meskipun mediasi belum dihadiri seluruh pihak, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah,”
Bupati menambahkan bahwa pemerintah akan terus hadir menjaga keamanan demi terciptanya Sergai yang aman, damai, dan berkelanjutan.
Dampak dan langkah berikutnya
Tidak hadirnya pihak perusahaan membuat proses penyelesaian sengketa tertunda dan berpotensi memanjangkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Forum diskusi yang digelar sebagai pengganti mediasi difokuskan pada pengumpulan data dan pemaparan klaim awal dari masyarakat.
Ke depan, pemangku kepentingan kemungkinan akan menjadwalkan kembali mediasi resmi dengan harapan kehadiran semua pihak. Sementara itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya mekanisme hukum dan dialog untuk mengurai sengketa tanpa eskalasi konflik.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...