BPOM Usulkan Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun untuk Pengawasan Nasional

BPOM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada pemerintah untuk memperkuat pengawasan obat, makanan, dan produk konsumsi nasional. Pernyataan ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026. Usulan bertujuan menutup kebutuhan pelaksanaan tugas pra-pemasaran dan pasca-pemasaran serta mendukung program prioritas Presiden.

Usulan dan angka anggaran

Taruna menjelaskan anggaran indikatif BPOM tahun ini menurun menjadi sekitar Rp1,4 triliun dibandingkan tahun lalu. Untuk menutup kebutuhan operasional dan pengawasan, BPOM mengajukan tambahan Rp2,7 triliun. Jika disetujui, total anggaran badan akan meningkat menjadi sekitar Rp4,2 triliun.

Alasan usulan: beban tugas dan cakupan pengawasan

Menurut Taruna, dasar usulan adalah besarnya tugas dan fungsi BPOM yang meliputi pengawasan sejak produk belum beredar hingga setelah dipasarkan. Kewenangan ini dijalankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tentang BPOM. Pengawasan menyentuh obat, makanan, serta produk konsumsi lain yang menjadi kebutuhan publik.

"Anggaran indikatifnya badan POM turun dibanding tahun lalu, sekarang Rp1,4 triliun. Tapi itu masih bisa berubah, oleh karena itu kami berjuang mengusulkan untuk ditambah anggarannya,"

Peran BPOM dalam program prioritas nasional

Taruna menegaskan BPOM mendapat mandat pengawasan pada sejumlah program prioritas Presiden. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis, di mana BPOM ditetapkan sebagai pengawas utama menurut Peraturan Presiden Nomor 115. BPOM juga menyiapkan pengawasan untuk program Koperasi Merah Putih, yang direncanakan menjangkau lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

• Makan Bergizi Gratis — pengawasan nutrisi dan keamanan pangan.
• Koperasi Merah Putih — pengawasan produk yang dipasarkan koperasi.

"Satu-satunya lembaga pengawas untuk makan bergizi gratis ini adalah badan POM,"

Dampak dan langkah selanjutnya

Jika tambahan anggaran disetujui, BPOM akan menambah kapasitas pengawasan pra- dan pasca-pasar serta memperkuat pengawasan program nasional. Selanjutnya, proposal anggaran akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR untuk finalisasi alokasi. Keputusan akhir menentukan kemampuan BPOM mengawasi jutaan produk konsumen dan program bantuan publik di 2026 ke depan.