Bobby Nasution Walkout, Kasus Bansos dan PETI Kembali Jadi Sorotan Sumut
MEDAN — Sikap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih meninggalkan ruang paripurna DPRD Sumut tanpa berpamitan, kembali memicu kritik. Aksi walkout itu terjadi saat rapat paripurna telah memasuki tahap akhir yaitu penandatanganan keputusan bersama, namun sempat terganggu ketika anggota dewan mempertanyakan kuorum sebelum ketukan palu.
Gubernur Walkout di Paripurna DPRD Sumut
Aksi meninggalkan sidang tersebut dinilai oleh sejumlah pihak sebagai reaksi emosional yang menghambat proses pengambilan keputusan bersama. Paripurna sejatinya sudah berjalan lancar dan memasuki tahapan akhir.
Sebelum Ketua DPRD mengetuk palu, salah satu anggota dewan mempertanyakan kuorum sidang. Kejadian itu memicu perdebatan singkat dan berujung pada keputusan gubernur untuk meninggalkan ruang sidang.
Penahanan Oknum Polisi Tersangka Korupsi Bansos di Labusel
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan menahan seorang oknum anggota Polri berinisial Bripka YML (31) yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2024.
Penahanan dilakukan setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Labusel kepada penuntut umum pada Senin (27/7). Bripka YML merupakan tersangka keenam dalam perkara itu, setelah lima tersangka lain lebih dahulu diserahkan ke jaksa.
"Penahanan dilakukan setelah penyidik Pidana Khusus Kejari Labusel menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada penuntut umum,"
Pemrosesan tersangka berikut barang bukti menunjukkan kasus ini terus berlanjut ke tahap penuntutan, sementara publik menuntut kepastian hukum atas dugaan penyelewengan dana bansos.
Diduga PETI Beroperasi Kembali di Sipiongot, Alat Berat Kembali Mengeruk Batu
Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Gumbot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara diduga kembali beroperasi pada Minggu (26/7), kurang dari 24 jam setelah Pemprov Sumut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan penghentian.
Fakta lapangan menunjukkan alat berat kembali mengeruk material dari badan sungai. Padahal sehari sebelumnya tim gabungan telah turun ke lokasi, menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan, dan memerintahkan penghentian hingga ada izin resmi.
Tim gabungan yang melakukan inspeksi melibatkan beberapa instansi, antara lain:
- Cabang Dinas ESDM Wilayah IV
- UPTD BMBKCK Sumut
- Satpol PP Paluta
- Polres Paluta
- Pemerintah Kecamatan Dolok
Ironisnya, saat inspeksi Jumat (24/7) alat berat diduga tidak berada di lokasi. Namun sehari setelah mendapat teguran, alat tersebut muncul kembali dan beroperasi.
Ketiga peristiwa ini — walkout gubernur, penahanan tersangka korupsi bansos, dan dugaan PETI yang kembali beroperasi — menambah catatan dinamika politik dan penegakan hukum di Sumatera Utara. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari DPRD, kejaksaan, dan penegak hukum setempat terkait kasus-kasus tersebut.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polda Sumut Periksa Pejabat BSI Medan soal Rekening tanpa KTP
Polda Sumut memanggil pejabat BSI Medan terkait dugaan pembukaan rekening tanpa KTP dan kesalahan pencatatan...
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...