Lokal

Bobby Nasution: Provinsi Harus Tindaklanjuti Rekomendasi APEKSI

Bagikan:
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution beri sambutan di pembukaan Rakernas APEKSI di Medan

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong agar rekomendasi dari Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tidak hanya ditujukan ke pemerintah pusat, tetapi juga segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Rakernas di Grand City Hall, Medan, Rabu malam, 1 Juli 2026. Bobby menekankan peran provinsi sebagai penghubung kebijakan nasional dengan kebutuhan riil di daerah.

Peran strategis pemerintah provinsi

Bobby mengatakan setiap daerah memiliki tantangan pembangunan dan kapasitas fiskal berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan tidak bisa seragam untuk semua kota. Pemerintah provinsi harus menerjemahkan rekomendasi APEKSI menjadi program yang sesuai karakter daerah. Dia menyatakan kesediaan Pemprov Sumatera Utara menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan.

"Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas,"

"Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah,"

Integrasi rekomendasi untuk akselerasi penyelesaian masalah

Bobby menegaskan rekomendasi APEKSI akan lebih efektif bila tidak berhenti menjadi masukan untuk pusat. Menurutnya, rekomendasi perlu diintegrasikan ke kebijakan provinsi sehingga mempercepat penanganan persoalan di daerah. Selain aspek kebijakan, forum ini juga memperkuat pertukaran pengalaman dan inovasi antar wali kota.

"Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan,"

Tantangan pemerintah daerah menurut Wamen

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut empat tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah hari ini. Keempatnya adalah krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang inovatif dan kolaborasi antardaerah.

  • Krisis dan bencana
  • Tekanan fiskal
  • Tuntutan politik
  • Dinamika komunikasi publik di era digital

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia,"

Harapan APEKSI dan wali kota

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antarkota. Ia mengingatkan 2026 membawa tantangan seperti ancaman bencana, berkurangnya transfer daerah, dan masalah perkotaan lainnya. Eri menegaskan perlunya kolaborasi yang erat antara kota dan pemerintah pusat.

"APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah,"

Wali Kota Medan Rico Waas berharap rangkaian APEKSI yang berlangsung 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum Wali Kota Indonesia Conference (WIC), tidak berhenti sebagai seremoni. Dia menekankan forum harus menghasilkan komitmen dan langkah konkret yang bisa diimplementasikan setelah peserta kembali ke daerah masing-masing.

Penutup: dorongan untuk kolaborasi

Acara nasional ini juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal melalui aktivitas peserta di Medan. Para pemimpin daerah sepakat memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Kesimpulannya, integrasi rekomendasi APEKSI ke kebijakan provinsi dinilai krusial untuk mewujudkan solusi nyata bagi kota-kota di Indonesia.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait