Nasional

BMKG Petakan Wilayah Terdampak Gempa di Flores

Bagikan:
Tim BMKG melakukan survei mikrozonasi di Pulau Flores pascagempa

BMKG menerjunkan tim ahli bersama 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-NTT untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026. Pemetaan dilakukan melalui survei mikrozonasi dan makroanalisis untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.

Tim dan area pemantauan

Tim BMKG Pusat dan UPT se-NTT menyisir sejumlah titik di Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Kabupaten Ngada, Nagekeo, serta lokasi lain yang dinilai rawan akibat guncangan.

Survei lapangan ini bertujuan menyediakan data teknis yang menjadi dasar perencanaan rekonstruksi dan mitigasi risiko gempa di wilayah terdampak.

Metode: mikrozonasi dan makroanalisis

Survei mikrozonasi fokus pada karakteristik tanah dan respons tanah terhadap guncangan gempa. Sementara makroanalisis menilai kondisi seismik di tingkat yang lebih luas untuk melihat pola kerawanan regional.

Hasil pengukuran menjadi acuan untuk menentukan langkah teknis, seperti perbaikan struktur bangunan dan penentuan lokasi aman bagi pemukiman kembali.

"Untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, BMKG menerjunkan tim ahli untuk melakukan survei pemetaan mikrozonasi dan makroanalisis," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Data, sensor, dan koordinasi

BMKG menegaskan bahwa pemantauan kegempaan didukung jaringan sensor nasional. Sistem ini mencakup lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 sensor seismograf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

  • Lebih dari 2.000 sensor kegempaan nasional
  • 553 seismograf untuk pemantauan aktivitas gempa
  • Data lapangan diserahkan kepada pemangku kepentingan untuk rekonstruksi

BMKG juga memperkuat koordinasi penanganan bencana di bawah koordinasi BNPB bersama Basarnas, TNI-Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan terarah.

"BMKG terus memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan di bawah koordinasi BNPB, Basarnas, TNI-Polri, serta pemerintah daerah," ujar Faisal.

Imbauan kepada masyarakat

BMKG mengimbau masyarakat mengacu pada informasi resmi dari jaringan pemantauan nasional dan tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga di wilayah terdampak diminta menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan memastikan informasi kebencanaan melalui kanal resmi BMKG.

Langkah ini penting untuk mengurangi risiko akibat informasi menyesatkan dan memastikan proses pemulihan berjalan berdasarkan data teknis yang valid.

Hasil survei mikrozonasi dan makroanalisis akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis untuk memperkuat struktur bangunan dan mengarahkan rekonstruksi agar lebih tahan gempa.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait