Pertamina Blokir 11.093 QR Code BBM Subsidi di Sulawesi

Pertamina Patra Niaga memblokir 11.093 nomor polisi (nopol) kendaraan hingga September 2026 setelah teridentifikasi menggunakan QR Code BBM subsidi tidak sesuai ketentuan di wilayah Pulau Sulawesi. Tindakan ini dilakukan di empat wilayah kerja Regional Sulawesi sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan untuk menjaga penyaluran subsidi tepat sasaran.

Rincian pemblokiran per wilayah

Pemblokiran tersebar di beberapa provinsi di Sulawesi. Berikut rincian jumlah nopol yang diblokir hingga September 2026:

Alasan dan mekanisme pemantauan

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, menyatakan pemblokiran dilakukan setelah menemukan kode batang yang diduga dipakai berulang kali dan tidak sesuai ketentuan. Pengawasan transaksi BBM subsidi dilakukan secara terus menerus untuk mendeteksi penyalahgunaan.

"Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,"

Pertamina memastikan setiap QR Code dipakai sesuai dengan nomor polisi kendaraan dan peruntukannya. Jika ditemukan indikasi penggunaan tidak sesuai, kode batang akan diblokir untuk mencegah distribusi yang tidak tepat.

Imbauan kepada masyarakat dan layanan

Okky mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan QR Code yang tidak sesuai dengan nopol kendaraannya. Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika ada penyalahgunaan.

"Kami mengimbau masyarakat jangan menggunakan kode batang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan, kalau disalahgunakan pasti kami tindak tegas,"

Setelah pemblokiran, Pertamina memperkuat evaluasi distribusi BBM di seluruh SPBU dalam wilayah kerja Regional Sulawesi. Tujuannya agar subsidi dapat diterima oleh publik yang berhak dan penyaluran berjalan tertib sesuai ketentuan.

Masyarakat yang mengalami kendala terkait QR Code atau layanan lain dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135, yang tersedia 24 jam.

Implikasi dan tindak lanjut

Langkah pemblokiran ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi. Pertamina akan terus memantau dinamika di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan efektivitas pengawasan.