Warga Lawe Penanggalan Blokir Jalan, Tuntut Bantuan Pasca Banjir 2025

Lawe Penanggalan, Aceh Tenggara — Puluhan warga, didominasi emak-emak, memblokade Jalan Nasional Kutacane-Gayo Lues pada Senin (10/8). Aksi ini menuntut percepatan penanganan pasca banjir hidrometeorologi 2025 dan kepastian bantuan dari pemerintah pusat.

Aksi dan tuntutan warga

Ratusan penduduk desa Lawe Penanggalan turun ke jalan untuk memprotes lambannya pemulihan pasca bencana. Mereka menuntut penyaluran bantuan, pembangunan hunian tetap, dan dana tunggu hunian bagi korban banjir.

"Belum sepenuhnya dilakukan pemulihan secara menyeluruh, melalui aksi protes ini kami menuntut kepastian atas bantuan pemerintah pusat," kata Rajimah, salah satu orator dalam aksi tersebut.

Warga meminta pemerintah setempat segera mengusulkan dan memastikan penyaluran bantuan dari pusat. Tuntutan mereka mencakup alokasi jatah hidup korban dan percepatan pembangunan hunian pengganti untuk keluarga terdampak.

Respons pemerintah daerah

Aksi protes sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur lintas Kutacane-Gayo Lues dan menarik perhatian publik. Kondisi itu memaksa pejabat daerah hadir untuk menenangkan massa.

"Sudah dilakukan pengusulan ke pemerintah pusat dengan maksimal, diharapkan agar secepatnya disalurkan kepada masyarakat," ujar Bupati Aceh Tenggara HM. Salim Fakhry MM saat menemui pengunjuk rasa.

Bupati menegaskan bahwa proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat telah berjalan. Namun warga menilai respons itu belum memadai karena banyak keluarga masih menunggu kepastian dan bantuan langsung.

Dampak dan prospek penyelesaian

Blokade jalan mencerminkan kekecewaan masyarakat atas percepatan pemulihan pasca bencana. Gangguan arus transportasi juga menambah tekanan pada kebutuhan logistik dan akses layanan dasar di wilayah terdampak.

Untuk mengakhiri protes, pemerintah daerah perlu memperlihatkan bukti konkret, seperti jadwal penyaluran bantuan dan rencana pembangunan hunian tetap. Tanpa kepastian itu, potensi aksi lanjutan tetap terbuka.

Catatan: Warga menunggu langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan pasca banjir 2025 bisa selesai secara menyeluruh.