DPR Sinyalkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027

DPR memperingatkan biaya haji 2027 berpotensi naik karena melonjaknya beberapa komponen operasional di dalam dan luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR saat membahas rencana pembiayaan dan evaluasi penyelenggaraan haji terkini.

Prediksi kenaikan dan alasan utama

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan pemerintah perlu menghitung ulang seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji. Hal ini dipicu oleh naiknya biaya operasional, termasuk yang terjadi di Arab Saudi.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji. Rasanya ongkos haji akan naik,"

Marwan menyebut pemerintah bersama Komisi VIII akan mencari formulasi agar kenaikan tidak terlalu memberatkan calon jemaah. Ia juga meminta identifikasi komponen yang masih memungkinkan diefisienkan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Komponen biaya yang bisa dievaluasi

Dalam pembahasan disebut beberapa sektor yang menjadi fokus efisiensi. Meski peluang efisiensi berbeda-beda, upaya itu dianggap perlu untuk menahan lonjakan biaya.

• Penerbangan: ruang efisiensi terbatas karena bergantung pada kebijakan maskapai.
• Akomodasi: masih dapat dievaluasi jika standar pelayanan tetap terjaga.
• Operasional di Arab Saudi: termasuk penyediaan fasilitas dan layanan di lokasi ibadah.

Permasalahan kapasitas Mina dan skema Tanazul

Komisi VIII juga menyoroti keterbatasan kapasitas di kawasan Mina sebagai tantangan utama. Area Mina tidak bertambah, sementara kebutuhan kuota terus meningkat.

"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area Mina tidak pernah bertambah,"

Sebagai mitigasi, Marwan menyebut penerapan skema Tanazul untuk sebagian jemaah dapat mengurangi kepadatan. Ia mendorong pengelolaan kapasitas Tanazul yang lebih optimal agar persoalan tidak berulang setiap musim haji.

Evaluasi pelayanan pasca-Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026 dijadikan momentum untuk mengevaluasi kekurangan secara menyeluruh. Tujuannya memperbaiki standar layanan di musim haji berikutnya.

"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan. Yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan,"

Irfan menegaskan evaluasi bertujuan perbaikan, bukan mencari pihak yang disalahkan.

Fokus pada layanan kesehatan jemaah

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan kesehatan. Meskipun angka kematian jemaah haji 2026 turun sekitar 25 persen dibanding musim sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menilai angka tersebut masih relatif tinggi dan perlu penanganan berkelanjutan.

Kesimpulan: Potensi kenaikan biaya haji 2027 menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan DPR diminta menyeimbangkan upaya efisiensi dengan pemeliharaan kualitas layanan, sambil mencari solusi jangka panjang untuk kapasitas Mina dan layanan kesehatan jemaah.