BGN Libatkan Kejaksaan Perketat Pengawasan Program MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kepala BGN, Sudaryono, bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026 untuk meminta pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola, mencegah persoalan hukum, dan meningkatkan keamanan pangan setelah muncul beberapa kasus bermasalah.
Permintaan pendampingan Kejaksaan
Dalam pertemuan itu, BGN meminta agar kejaksaan mendampingi pelaksanaan MBG secara berkelanjutan. Permintaan ini datang setelah evaluasi awal menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan hukum.
"Beliau meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejari dan Kejati,"
pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Kejagung.
Ruang lingkup pendampingan
Ketut menjelaskan pendampingan tidak hanya bersifat administratif. Kejaksaan diminta membantu aspek hukum, melakukan legal audit, dan ikut pengawasan lapangan melalui Kejati dan Kejari setempat. Tujuannya adalah memastikan proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan MBG sesuai aturan dan standar keamanan pangan.
Pembenahan tata kelola dan keamanan pangan
Pimpinan baru BGN tengah melakukan pembenahan menyeluruh. Perbaikan difokuskan pada tata kelola, layanan, serta sistem monitoring.
"Komitmen pimpinan yang baru ini adalah bagaimana membangun tata kelola yang baik, pelayanan yang baik,"
Ketut menegaskan evaluasi pelaksanaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Selain itu, keamanan pangan menjadi prioritas menyusul insiden keracunan yang pernah terjadi.
"MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi,"
kata Sudaryono seusai Rapat Pimpinan BGN pada 10 Agustus 2026, menekankan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan.
Dampak dan langkah ke depan
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan Jaksa Agung menyoroti dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan MBG sebagai bahan evaluasi. Kejaksaan membuka ruang pendampingan untuk mencegah pengulangan kesalahan dan memperbaiki tata kelola.
"Yang jelas tadi pimpinan menyampaikan lebih kepada, apa yang sudah terjadi dan menjadi bahan evaluasi ke depan,"
"Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa,"
Ke depan, BGN dan Kejaksaan akan memperkuat kolaborasi, pengawasan, dan monitoring. Langkah ini diharapkan memperbaiki manfaat program bagi masyarakat serta menjaga keamanan dan kualitas gizi penerima.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...