Bapanas Percepat SPHP dan Perluas Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan pangan di tengah fluktuasi komoditas. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 22 Juni 2026.

Percepatan penyaluran SPHP

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menyatakan SPHP menjadi instrumen penting untuk mengendalikan harga beras. Bapanas menargetkan penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828 ribu ton.

Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran tercatat mencapai 359 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, pasar modern, kios pangan, dan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah.

"Target penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Hingga 20 Juni realisasinya mencapai 359 ribu ton,"

Perluasan Gerakan Pangan Murah

Pemerintah juga memperluas pelaksanaan GPM untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan terjangkau. Bapanas mencatat GPM telah digelar sebanyak 5.462 kali sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Kegiatan GPM itu berlangsung di 38 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Khusus pada bulan Juni 2026, GPM dilaksanakan 230 kali, menjangkau 12 provinsi dan 53 kabupaten/kota.

Dukungan untuk peternak dan integrasi ke MBG

Bapanas memperkuat dukungan kepada peternak rakyat dengan mengintegrasikan pasokan telur dan daging ayam ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinasi difasilitasi pada 19 Juni 2026 bersama Badan Gizi Nasional, Kementan, Satgas Pangan, koperasi, dan asosiasi peternak.

Hasil koordinasi menetapkan telur dan daging ayam masuk menu MBG dua kali setiap pekan. Pasokan disediakan langsung oleh koperasi dan asosiasi peternak rakyat dengan harga yang disepakati.

Transaksi ditetapkan sebesar Rp26.000/kg untuk telur dan Rp35.000/kg untuk daging ayam.

"Kami berharap pemerintah daerah melakukan langkah strategis serupa. Stabilitas pasokan dan harga harus terjaga dari hulu hingga hilir,"

Imbauan operasi pasar

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah memperkuat operasi pasar. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, khususnya beras yang memiliki dampak besar terhadap inflasi.

"Berkaitan dengan beras, Bulog bersama pemerintah daerah harus segera melaksanakan operasi pasar,"

Pemerintah berharap kombinasi penyaluran SPHP, pelaksanaan GPM, dukungan peternak, dan operasi pasar dapat menjaga pasokan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Upaya koordinasi lintas lembaga akan terus dipacu agar stabilitas pasokan dan harga terjaga hingga tingkat paling hilir.