Puan: Pemerintah Harus Optimalkan Penanganan Banjir Bandang Padang

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, untuk memastikan keselamatan warga dan kelayakan tempat pengungsian. Pernyataan disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, menyusul banjir yang terjadi pada 10 Oktober 2026 di beberapa kecamatan, utamanya Kuranji dan Nanggalo.

Evakuasi segera dan kebutuhan dasar

Puan menekankan evakuasi harus disertai pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi. Fasilitas pengungsian wajib menyediakan layanan kesehatan, pakaian, selimut, dan dukungan lain hingga kondisi aman untuk kembali.

Ia juga menegaskan bahwa tempat penampungan harus memperhatikan kelompok rentan secara khusus.

"Keselamatan warga yang utama," kata Puan, menambahkan bahwa fasilitas pengungsian harus ramah anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit bawaan.

Permintaan ini muncul karena banyak keluarga mengungsi tanpa persiapan dan membutuhkan kepastian bantuan yang berkelanjutan.

Data dampak dan proses penyelamatan

Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa terpaksa mengungsi di beberapa titik pengungsian, sementara pendataan terus diperbarui.

Tim SAR gabungan melaporkan mengevakuasi lebih dari 50 warga di kawasan Koto Tangah dengan perahu karet dan tali untuk menjangkau lokasi terendam. Akses jalan di wilayah Kuranji sempat terputus, menghambat perjalanan ke kawasan terdampak.

Pendataan awal mencatat satu rumah mengalami rusak berat, empat rumah rusak sedang, dan sekitar 120 rumah terdampak banjir.

Prioritas bagi kelompok rentan

Puan mengingatkan agar penanganan darurat tidak mengabaikan kebutuhan kelompok rentan. Ia memaparkan contoh bantuan prioritas yang harus tersedia di pengungsian:

• Layanan kesehatan dasar dan obat untuk penyakit bawaan
• Akses dan fasilitas ramah anak serta ruang menyusui
• Pakaian dan selimut bagi pengungsi yang kehilangan harta
• Akses untuk lansia dan penyandang disabilitas

"Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi," ujar Puan.

Pemulihan, mitigasi, dan pengawalan DPR

Selain penanganan darurat, Puan meminta langkah pemulihan segera disiapkan. Pemerintah diminta memperbaiki rumah rusak, mengembalikan akses jalan, dan melakukan perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sebagai bagian mitigasi.

Ia juga menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengawal proses darurat hingga program pascabencana, termasuk ketersediaan peralatan memadai bagi tim SAR dan relawan agar operasi penyelamatan aman.

Puan menekankan kepastian bantuan dan kejelasan tanggung jawab sebagai syarat penting agar warga tidak kembali ke zona berisiko akibat tekanan ekonomi. Penanganan darurat dan pemulihan harus berjalan berkesinambungan hingga masyarakat benar-benar pulih.