DPRD Kediri Dorong Warga Periksa dan Perbarui Data Desil

KEDIRI — Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri, Yuzar Rasyid, mengingatkan warga untuk memeriksa dan memutakhirkan data kesejahteraan yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial. Pernyataan itu disampaikan saat sarasehan warga di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Minggu (11/10/2026). Tujuannya agar penilaian desil mencerminkan kondisi nyata penerima bantuan.

Pemeriksaan dan mekanisme pemutakhiran data desil

Yuzar menjelaskan perubahan klasifikasi desil dipengaruhi data yang tersimpan di sistem pusat, termasuk kepemilikan aset dan rekam transaksi keuangan. Namun, data tersebut belum tentu sesuai kondisi lapangan sehingga perlu koreksi.

Ia meminta warga yang menemukan ketidaksesuaian mengajukan pemutakhiran melalui kantor kelurahan. Prosedur itu dinilai efektif dan sudah dimanfaatkan banyak warga dalam dua minggu terakhir.

“Jika merasa data tidak sesuai, warga dapat mengajukan penyesuaian melalui kantor kelurahan. Mekanisme ini sudah berjalan dan banyak warga yang telah memanfaatkannya dalam dua minggu terakhir.”

Layanan digital untuk mempercepat pembaruan

Sebagai solusi, Yuzar memperkenalkan layanan Integrasi Kependudukan Desa (IKD) yang memungkinkan pembaruan data melalui ponsel memakai NIK. Bagi warga yang kesulitan, kantor kelurahan menyediakan bantuan teknis untuk mengakses layanan tersebut.

Selain IKD, legislator itu juga mengenalkan aplikasi Perlinsos untuk memudahkan pemantauan data kesejahteraan sosial secara mandiri melalui ponsel.

Aspirasi fasilitas lingkungan dan perubahan mekanisme pengajuan

Warga juga menyampaikan keluhan fasilitas lingkungan, seperti gapura yang lapuk dan membutuhkan perbaikan. Menanggapi itu, Yuzar menjelaskan perubahan mekanisme pengajuan pembangunan lingkungan.

Menurutnya, program seperti Prodamas dan Pokmas sudah tidak berjalan lagi. Semua usulan kini dikembalikan ke kelembagaan tingkat kelurahan untuk diproses sesuai aturan saat ini.

“Sekarang pemerintahannya sudah berbeda. Prodamas dan Pokmas sudah tidak ada lagi. Semua pengajuan dikembalikan ke kelurahan.”

Tindak lanjut, layanan hukum, dan interaksi warga

Yuzar mengatakan ia tidak bisa menjanjikan anggaran untuk setiap usulan. Namun, dia berkomitmen mengawal aspirasi warga dengan meminta salinan berkas pengajuan untuk dipantau perkembangan dalam sekitar satu bulan.

Sarasehan juga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang membutuhkan. Acara ditutup dengan kuis berhadiah sembako sebagai bentuk interaksi dan penguatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Sosialisasi layanan digital dan prosedur pemutakhiran diharapkan membuat proses penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan bagi warga Kota Kediri.