Banda Aceh Raih WTP ke-18 Berturut-turut dari BPK Aceh
Banda Aceh kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis (4/6) di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh. Opini WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Aceh, Andri Yogama SE, MM, Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, dan menandai capaian ke-18 secara berturut-turut sebagai bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan LHP dan pihak terkait
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berlangsung di kantor BPK Perwakilan Aceh. Selain Wali Kota Illiza dan Kepala BPK Aceh, hadir pula Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, serta Sekda Banda Aceh, Ir Jalaluddin, dan jajaran pemerintahan kota.
Respons legislatif
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menyambut baik pencapaian tersebut. Ia menilai opini WTP mencerminkan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan unsur pemerintahan lainnya serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Ini menjadi bukti kolaborasi yang terbangun saat ini antara eksekutif, legislatif dan unsur-unsur pemerintah lainnya mendapat penilaian yang positif,”
“Ini adalah instrumen yang dipakai oleh negara untuk mengukur bahwa pengelolaan keuangan sebuah daerah baik atau tidak,”
Irwansyah menambahkan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran sudah on the track, serta menjadi modal untuk melanjutkan program pembangunan meski sempat menghadapi defisit anggaran.
Pandangan Wali Kota dan makna WTP
Wali Kota Illiza hadir untuk menerima dan memberi sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menerima LHP. Ia menegaskan bahwa meski setiap daerah memiliki prioritas berbeda, tujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik adalah sama.
“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi Pemko Banda Aceh untuk terus menjaga amanah masyarakat,”
Illiza menekankan bahwa opini WTP bukan hanya prestasi administratif. Menurutnya, WTP adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Dampak dan langkah ke depan
Pemkot Banda Aceh memandang WTP ke-18 sebagai penguatan kepercayaan publik dan alat ukur keberlanjutan program pembangunan. Pencapaian ini juga menjadi indikator perbaikan fiskal setelah periode defisit yang kini berangsur berkurang.
Dengan mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas, pemerintah kota berharap penggunaan anggaran lebih efektif untuk mempercepat program pembangunan dan meningkatkan layanan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...