Cipayung Plus Desak Audit Pergeseran Anggaran Rp503 M di Deliserdang

Deliserdang, 28 Oktober — Aksi unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus di halaman Kantor Bupati Deliserdang, Rabu sore, memanas dan sempat berujung dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Massa menuntut keterbukaan terkait pergeseran anggaran sekitar Rp503 miliar dan mendesak audit atas realisasi yang sudah berjalan.

Kronologi singkat aksi

Aksi yang melibatkan HMI, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMNI itu memanas saat Inspektur Kabupaten Deliserdang, H. Edwin Nasution, menanggapi orasi mahasiswa dengan nada tinggi. Ketegangan mereda setelah beberapa pegawai Pemkab mendampingi Edwin masuk ke halaman kantor dan Kapolresta turun menenangkan massa.

"Pak Edwin yang buat intonasi tinggi, kalau bapak menjawabnya dengan intonasi rendah stabil. Kita tidak akan terpancing pak,"

"Saya sampaikan diawal, kami datang kesini bukan mencari keributan, kami ngomong dengan bagus... Kita datang kesini dengan nada rendah,"

Perwakilan Pemkab, Kadis Pendidikan A. Fitrian Syukri, hadir memberi penjelasan bahwa Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo sedang tidak berada di kantor.

Pernyataan pejabat dan klaim anggaran

Setelah memberi penjelasan, Edwin kembali menemui massa dan meminta maaf atas reaksi emosionalnya. Ia mengklaim bahwa dari total pergeseran Rp503 miliar, realisasi yang sudah dikerjakan mencapai Rp493.851.247.000 dan menilai tidak ada permasalahan.

"503 itu adinda Hasibuan, itu tidak perlu persetujuan DPRD... Pimpinan DPRD sudah ke Jakarta sudah minta klarifikasi sudah jelas," ujar Edwin.

Isu yang dipersoalkan mahasiswa

Dalam orasinya, salah satu orator, Shandy Saragih, mempertanyakan penggunaan APBD untuk pengerjaan median di Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kualanamu senilai Rp800 juta. Mahasiswa menilai jalan tersebut adalah jalan nasional sehingga penggunaan APBD berpotensi tumpang tindih kewenangan.

"Itu diperbaiki pakai anggaran APBD... Kenapa pulak jalan menuju Kualanamu pakai APBD,"

Tuntutan Aliansi Cipayung Plus

Aksi dipimpin beberapa ketua organisasi mahasiswa dan menghasilkan sembilan tuntutan utama. Intinya, mereka mendesak transparansi, audit, dan penuntasan hak-hak publik. Berikut inti tuntutan yang disampaikan:

• Membuka dasar hukum, rincian program, sumber anggaran, dan realisasi pergeseran anggaran sekitar Rp503 miliar.
• Melakukan audit menyeluruh atas realisasi Rp493,85 miliar melalui dokumen kontrak dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diuji publik.
• Menghentikan orientasi anggaran yang dinilai elitis dan mengembalikan APBD untuk kepentingan rakyat.
• Membuka dasar hukum penggunaan APBD untuk pembenahan ruas jalan nasional menuju Kualanamu.
• Audit terbuka terhadap program Ibu JELITA yang dianggap melekat personal pada Ketua TP-PKK.
• Menuntut pembayaran penuh dan tepat waktu hak 2.341 guru PPPK paruh waktu.
• Mengusut transparan dugaan keracunan puluhan santri dan guru pada kegiatan Hari Santri Nasional.
• Menindaklanjuti temuan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, atau potensi kerugian negara sesuai prosedur hukum.
• Menjamin akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada publik.

Isu lain: guru, personalisasi program, dan citra daerah

Ketua HMI Deliserdang, Freddy Dermawan, menyorot nasib 2.341 guru PPPK paruh waktu yang mendapat pembayaran minim dan diberi syarat membuat video ucapan terima kasih. Ia juga menilai kepemimpinan saat ini berdampak negatif pada citra Deliserdang di media sosial.

"Jangan kau rendahkan hak dan martabat guru," tegas Freddy.

Penutup: langkah berikutnya

Aliansi menegaskan akan menuntut bukti dokumen jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran. Mereka meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait melakukan pemeriksaan tegas dan tanpa pandang bulu bila bukti menunjukkan pelanggaran.

Aksi ini menempatkan tekanan publik besar pada Pemkab Deliserdang untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dalam waktu dekat.