Nasional

Hetifah: Keselamatan Warga Prioritas Saat Asap Karhutla Kalimantan

Bagikan:
Asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti wilayah Kalimantan dan mengganggu aktivitas warga

Anggota DPR Hetifah Sjaifudian mendesak prioritas keselamatan warga setelah peningkatan signifikan titik panas dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi Kalimantan. Tekanan muncul pada 19 Agustus 2026 saat ratusan hotspot terdeteksi dan kebakaran meluas hingga ratusan hektare.

Lonjakan hotspot dan luas kebakaran

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tercatat 518 hotspot berlevel kepercayaan tinggi pada 19 Agustus 2026 di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Angka ini meningkat lebih dari empat kali lipat dibanding hari sebelumnya. Secara kumulatif, pada 17–19 Agustus 2026 terdapat 750 hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi tersebut.

Di sisi lain, data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026 menunjukkan 413 titik karhutla dengan luas terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat melaporkan 72 lokasi dengan luas terbakar sekitar 415,51 hektare.

Dampak asap dan permintaan agar keselamatan jadi prioritas

Hetifah menegaskan asap tidak lagi sebatas masalah api di lahan, tetapi telah mengganggu jarak pandang, aktivitas publik, dan penerbangan sekaligus berpotensi membahayakan kesehatan.

“Ini bukan lagi soal api di hutan dan lahan, ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan. Serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,”

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu dampak memburuk sebelum bertindak.

“Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,”

Respon yang diminta dan langkah penanganan

Hetifah mengapresiasi upaya pemerintah yang mengerahkan personel gabungan, pemadaman jalur darat, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun ia menegaskan pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan bagi masyarakat terdampak asap.

Permintaan konkretnya meliputi:

  • Memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah terdampak.
  • Ketersediaan masker sesuai standar dan informasi kualitas udara yang akurat.
  • Perlindungan khusus untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan,”

Koordinasi komando dan antisipasi berulang

Hetifah meminta BNPB dan BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah dengan peningkatan karhutla. Setiap titik panas harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan untuk mencegah jeda antara deteksi dan pemadaman.

“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data, hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,”

Dia juga mengingatkan bahwa kondisi kering diperkirakan masih berlangsung beberapa pekan, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai cuaca membaik.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait