Nasional

Muktamar Ke-35 NU di Jombang: Harapan Tenang dan Dampak Ekonomi

Bagikan:
Persiapan Muktamar Ke-35 NU di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang

Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama

Persiapan dan potensi ekonomi lokal

Sejumlah warung dan penginapan di sekitar lokasi sudah bersiap menyambut kedatangan ribuan nahdliyin dari berbagai daerah. Warga melihat muktamar sebagai peluang ekonomi melalui penyewaan rumah, perdagangan, dan layanan selama rangkaian acara.

  • Penyewaan rumah dan kos untuk peserta
  • Perdagangan makanan dan kebutuhan harian
  • Jasa transportasi dan katering lokal

Kenangan Muktamar 2015 dan kekhawatiran warga

Banyak warga setempat mengingat dinamika Muktamar ke-33 NU di Jombang (1-5 Agustus 2015) yang sempat memanas. Persoalan tata tertib dan penerapan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) membuat sidang berlangsung alot dan sempat diskors.

“Saya khawatir deadlock dan molor seperti 2015,”

Ucapan itu disampaikan Supriyanto (48), yang akrab disapa Yanto, Minggu, 22 Agustus 2026. Yanto menekankan bahwa ketegangan bukan hanya berdampak pada arena sidang, tetapi juga suasana warga sekitar yang ingin memberi sambutan terbaik bagi tamu.

Isu politik dan legitimasi kepemimpinan

Selain kekhawatiran soal proses sidang, isu dugaan manipulasi politik dan politik uang mulai muncul di kalangan nahdliyin. Warga menyatakan mereka tidak terlibat dalam penyusunan tata tertib, namun memperhatikan proses suksesi yang menentukan legitimasi kepemimpinan NU.

Anis (39), yang pernah menjadi panitia teknis Muktamar ke-33, menilai pengalaman sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, kelancaran proses suksesi penting agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang diterima secara lahir dan batin oleh warga NU.

“Pemimpin yang lahir dari muktamar harus memiliki legitimasi yang dapat diterima secara lahir maupun batin oleh warga NU,”

Harapan warga dan penutup

Warga Jombang berharap muktamar berlangsung aman, tertib, dan sesuai jadwal, sehingga manfaat ekonomi hadir tanpa menimbulkan konflik terbuka. Perbedaan pilihan dipandang wajar, tetapi harus tetap berada dalam koridor musyawarah demi persatuan organisasi.

Dengan persiapan yang berjalan, masyarakat setempat menaruh harapan sederhana: muktamar berjalan tuntas tanpa deadlock, bebas dari praktik yang mencederai proses organisasi, dan menghasilkan kepemimpinan dengan legitimasi kuat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait